INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Staf Ahli (Sahli) Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual yang digelar di Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Senin, 21 Oktober 2024. Rapat tersebut dipimpin oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir.
Dalam rapat tersebut, Tomsi Tohir meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk mengambil langkah proaktif terkait komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga.
“Kita harus tetap waspada dan terus melakukan tindakan preventif agar harga tidak semakin naik,” ujarnya.
Ia mencatat harga bawang merah, telur ayam ras, dan cabai di sejumlah kabupaten/kota mengalami kenaikan, meski masih di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) dan masih dalam taraf terkendali.
“Untuk minyak goreng, perlu ditelusuri penyebab kenaikannya, begitu juga dengan bawang putih,” imbuhnya.
Selain itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Pudji Ismartini melaporkan beberapa daerah mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu ketiga Oktober 2024. Kenaikan yang cukup signifikan antara lain Kabupaten Bolaang Mongondow sebesar 3,91 persen, Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 1,92 persen, Kabupaten Manokwari Selatan sebesar 1,83 persen, Kabupaten Luwu sebesar 1,82 persen, Kabupaten Klaten sebesar 1,65 persen, Kota Tanjung Balai sebesar 1,60 persen, Kota Tomohon sebesar 1,48 persen, Kabupaten Seram Bagian Timur sebesar 1,48 persen, Kabupaten Purworejo sebesar 1,47 persen, dan Kabupaten Lampung Utara sebesar 1,35 persen.
“IPH kita juga menunjukkan penurunan, yang mengindikasikan bahwa kita mengalami deflasi. Cadangan beras kita masih aman di angka 12.362 ton,” terangnya.
Ia menyampaikan rasa terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Katingan yang berhasil mengendalikan inflasi dan berhasil masuk dalam sepuluh kabupaten dengan inflasi terendah secara nasional.
“Saya menghimbau kepada TPID se-Kalteng untuk terus berupaya melakukan stabilisasi harga, sehingga Kalteng tidak lagi menjadi provinsi dengan inflasi tertinggi,” pungkasnya.
Penulis: Redha
Editor: Andrian
