Polres Kobar Gencarkan Operasi, DPRD Dukung Upaya Ketertiban Selama Ramadan
Intim News
20 Maret 2025 3:40 pm
.
2 min read
INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Wakil Ketua II DPRD Kotawaringin Barat, Sri Lestari, mengapresiasi langkah Polres Kobar dalam menertibkan kondisi keamanan dan kenyamanan selama bulan Ramadan.
Operasi yang digelar bertujuan untuk menekan angka kenakalan remaja serta balapan liar yang kerap meresahkan masyarakat.
“Kami sangat mendukung upaya ini agar situasi tetap kondusif, terutama di malam hari saat aktivitas masyarakat meningkat,” ujarnya, Kamis 20 Maret 2025.
Dalam pembahasan mengenai kenakalan remaja, Sri Lestari mengungkapkan bahwa ada beberapa skenario solusi yang telah didiskusikan, termasuk komunikasi dengan komunitas otomotif.
Mantan pembalap di Kotawaringin Barat turut serta dalam diskusi dan menyampaikan kesiapan mereka untuk membina anak-anak muda yang memiliki minat di dunia balap agar diarahkan menjadi atlet profesional.
Namun, salah satu kendala yang dihadapi adalah kurangnya sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu, DPRD Kobar mendorong pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas yang dapat menjadi wadah bagi anak-anak muda menyalurkan bakatnya.
“Kami berharap dengan adanya Sampuraga Baru, nanti ada fasilitas seperti sirkuit road race yang bisa menjadi tempat latihan mereka,” jelas Sri Lestari.
Ia menekankan bahwa fenomena balapan liar tidak seharusnya hanya dipandang sebagai masalah, tetapi juga sebagai potensi yang bisa dikembangkan.
Jika diarahkan dengan baik, anak-anak muda ini bisa berprestasi di tingkat nasional, yang pada akhirnya akan membawa nama baik bagi Kotawaringin Barat.
“Jangan pesimis, kita harus melihat peluang di balik setiap tantangan,” tuturnya.
Sementara itu, terkait dengan pengelolaan kawasan hutan yang saat ini digarap oleh beberapa investor, Sri Lestari menegaskan bahwa pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo telah menginstruksikan penertiban.
Jika perusahaan beroperasi sesuai dengan izin yang diberikan, maka tidak ada masalah. Namun, bagi yang tidak sesuai, negara akan mengambil alih lahan tersebut.
Pemerintah juga telah mempersiapkan langkah-langkah antisipasi untuk mengatasi dampak dari kebijakan ini, terutama bagi karyawan yang terdampak.
“Setiap kebijakan pasti memiliki dampak positif dan negatif, namun yang terpenting adalah bagaimana kita meminimalkan dampak negatifnya dan memastikan ada solusi yang tepat bagi masyarakat,” tutupnya.
Penulis: Yusro
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
