INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Staf Ahli (Sahli) Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, mengikuti Upacara Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional yang berlangsung di Halaman Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Tengah, pada Selasa, 24 September 2024. Upacara tersebut dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah, Fitriyani Hasibuan.
Dalam sambutannya, Fitriyani Hasibuan menegaskan pentingnya kepastian hukum hak atas tanah sebagai elemen krusial dalam membangun fondasi yang kokoh bagi masyarakat. Ia menyampaikan kebanggaannya atas percepatan pendaftaran tanah yang terus meningkat, dari 46 juta bidang tanah terdaftar pada tahun 2017 menjadi 117,9 juta bidang tanah pada September 2024, dengan pertumbuhan sebesar 250% dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir.
Ia juga mencatat bahwa Kementerian ATR BPN sedang aktif mendaftarkan tanah ulayat milik masyarakat hukum adat, dengan komitmen untuk memberikan kepastian hukum dalam kepemilikan tanah tersebut. Hingga saat ini, telah diterbitkan 41 Sertifikat Hak Pengelolaan atas tanah ulayat, mencakup hampir 972 hektare di berbagai provinsi, seperti Sumatera Barat, Papua, Jawa Barat, Bali, Jambi, Kalimantan Barat, dan Aceh.
Fitriyani juga melaporkan bahwa hingga saat ini, telah terbentuk 33 Kabupaten dan Kota Lengkap dengan target tambahan 39 Kabupaten dan Kota Lengkap pada 8 Oktober 2024. Penetapan ini memungkinkan Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan Peta Kabupaten/Kota Lengkap sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan.
Lebih lanjut, ia menyampaikan pencapaian Kementerian ATR/BPN dalam mengembangkan infrastruktur teknologi untuk meningkatkan layanan digital kepada masyarakat, termasuk peluncuran sertifikat elektronik. Hingga September 2024, sebanyak 1.112.879 sertifikat elektronik telah diterbitkan oleh 465 Kantor Pertanahan, atau sekitar 95,6% dari total kantor pertanahan di Indonesia yang telah mengadopsi layanan tersebut.
Kementerian ATR/BPN juga berperan penting dalam penyediaan produk penataan ruang, termasuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Berdasarkan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Kementerian ATR/BPN ditugaskan untuk menyusun 2.000 RDTR, dan hingga saat ini, telah rampung 516 RDTR, dengan 260 RDTR di antaranya telah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS).
Penulis: Redha
Editor: Andrian
