INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Kalimantan Tengah, Ivo Sugianto Sabran, meminta seluruh Bupati, Penjabat Bupati, Penjabat Wali Kota, dan Wakil Bupati di wilayahnya masing-masing untuk berperan aktif dalam upaya percepatan penurunan angka stunting. Ia juga mengajak Kepala Desa, Pendamping Desa, dan Kepala Sekolah untuk terlibat dalam program tersebut. Harapan ini disampaikan saat memberikan paparan pada Rapat Kerja Daerah tentang Peran TP-PKK dalam Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Kalimantan Tengah, yang digelar di GOR Serbaguna Palangka Raya, pada Senin, 20 Mei 2024.
Acara ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan menuju Rapat Besar Lintas Sektor Provinsi Kalimantan Tengah 2024, yang diresmikan oleh Gubernur Kalimantan Tengah, H. Sugianto Sabran. Dalam sambutannya, Gubernur menekankan pentingnya pendekatan komprehensif dalam menangani stunting melalui kolaborasi dari tingkat desa hingga pemerintah pusat, serta revitalisasi Posyandu sebagai garda terdepan dalam pencegahan stunting. Gubernur juga mengajak seluruh perangkat desa, termasuk Kepala Desa, Kader Posyandu, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas, untuk lebih aktif dalam penanganan masalah ini.
Ivo Sugianto Sabran mengungkapkan bahwa pada 2023, Bali tercatat sebagai provinsi dengan prevalensi stunting terendah (7,2%), sementara Kalimantan Tengah, khususnya Kabupaten Kotawaringin Timur, masih mencatatkan prevalensi tertinggi. Ia menegaskan bahwa pengelolaan program stunting harus terintegrasi dalam kerangka kelembagaan yang melibatkan TP PKK sebagai fasilitator dan katalisator di masyarakat.
Selama periode 2020-2023, TP PKK Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk menanggulangi stunting, termasuk sosialisasi pola asuh anak, pencegahan perkawinan anak, serta pelatihan keterampilan ekonomi keluarga. Selain itu, mereka juga mendistribusikan alat operasional posyandu dan memberi stimulan untuk pencegahan stunting di 14 kabupaten/kota.
Dalam kesempatan ini, Ketua TP-PKK juga menyoroti target keaktifan Posyandu yang ditetapkan sebesar 65% pada 2024. Ivo menyampaikan hasil survei yang dilakukan BRIN terkait Percepatan Penanggulangan Stunting (PPS), dan mengusulkan beberapa langkah, termasuk penguatan koordinasi antar Tim Percepatan Penanggulangan Stunting (TPPS), optimalisasi peran Petugas TPK, serta pemberdayaan pemerintah desa.
Rakerda ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Wiyatno, serta sejumlah pejabat daerah dan anggota Forkopimda se-Kalimantan Tengah.
Penulis: Redha
Editor: Andrian
