INTIMNEWS.COM, SAMPIT – Belum lama ini Pasangan Calon (Paslon) Rudini Darwan Ali – Paisal Damarsing bersilahturahmi bersama para ojek online lokal di kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).
Pertemuan yang berlangsung di kantor DPD PAN itu merupakan bentuk apresiasi para pengemudi ojol terkait pencalonan Rudini-Paisal menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kotim pada Pilkada 2024 ini.
Dalam kesempatan tersebut masing-masing perwakilan driver ojol dan bahkan aktivis muda bersuara meminta agar kedepannya pasangan Rudini-Paisal memberikan perhatian khusus untuk armada trasnportasi lokal di daerah ini.
“Tadi kita sudah mendengarkan apa yang kawan-kawan ojol sampaikan, dan itu merupakan aspirasi yang memang sudah masuk dalam program kami berdua (Rudini-Paisal). Seperti contohnya perbaikan jalan-jalan daerah kota kita agar mereka dapat maksimalkan pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Rudini dibincangi di lokasi.
Disisi lain Rudini juga menyampaikan, dari beberapa catatan yang disampaikan oleh para penggerak trasnportasi lokal ojek online tersebut, ada beberapa poin menarik yang sejatinya memperbaiki pelayanan mereka kedepannya untuk masyarakat Kotim ini pada umumnya.
“Mereka meminta SIM di permudah, atau bahkan digratiskan, lalu kemudian wifi gratis, dan bahkan memberikan mereka jaminan sosial, baik itu melalui BPJS nantinya. Kami lihat dari semua poinnya yakni masuk juga soal subsidi BBM, itu bagus sekali. Kita menyerap aspirasi mereka secara langsung seperti ini maka insya Allah akan ada solusi kedepannya,” timpalnya.
Disisi lain para driver ojek online ini juga dengan tegas menyampaikan, bahwa selama ini pergerakan dan pengembangan transportasi digital masih banyak mendapatkan kendala, terutama bagi mereka yang bekerja lokalan.
Untuk itu Rudini berpesan, dalam hal itu harus ada program khusus agar semua kendala dapat diminimalisir dengan cara membuat suatu sistem yang baik dan benar-benar pro terhadap kepentingan masyarakat salah-satunya menyiapkan badan hukum bagi para ojek online tersebut.
“Dengan demikian maka mereka punya dasar dan acuan, kita berikan falsiltas, baik itu badan hukumnya, atau legalitas mereka untuk yang lokalan, dan memang harus bertahap, kami kira itu yang harus menjadi perhatian kami ketika mendapatkan amanah nantinya,” tutupnya.
