Pemprov Kalteng Telaah Penyesuaian Gaji DPRD di Tengah Kebijakan Efisiensi Anggaran

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Keuangan dan Administrasi Pimpinan serta Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) terus berlangsung, termasuk usulan penyesuaian gaji dan tunjangan bagi anggota dewan.

Rencana ini mendapat sorotan karena dibahas di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah daerah.

Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo, menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sedang menelaah kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

“Semua belanja daerah, termasuk potensi kenaikan gaji DPRD, akan kita sesuaikan dengan kemampuan fiskal Kalteng. Perhitungannya harus matang,” ujarnya usai rapat di Kantor DPRD Kalteng, Selasa pagi, 2 September 2025.

Baca Juga:

Liga Sentra Indonesia Kalteng 2026 Dimulai, Fokus Pembinaan Atlet Usia Dini

Edy menegaskan, apabila kenaikan dianggap perlu, pembiayaannya baru akan dimasukkan dalam APBD 2026, namun tetap menyesuaikan kondisi keuangan daerah yang tengah menerapkan efisiensi di berbagai sektor.

“Efisiensi anggaran menjadi prioritas. Jadi semua pengeluaran harus diperhitungkan secara hati-hati agar keseimbangan fiskal tetap terjaga,” tambahnya.

Saat ini, penghasilan anggota DPRD Kalteng masih mengacu pada aturan lama, sementara Raperda Hak Keuangan tengah digodok untuk menyesuaikan gaji dan tunjangan.

Baca Juga:

Ancaman Penjara Hingga 10 Tahun, Disdagperin Kalteng Larang Penimbunan Gas

TAPD menekankan pentingnya mempertimbangkan potensi penerimaan daerah atau PAD sebelum menentukan besaran kenaikan.

“Optimalisasi PAD harus berjalan lebih dulu agar bisa menopang kebutuhan belanja pemerintah, termasuk hak keuangan anggota DPRD,” jelas Edy.

Raperda ini nantinya akan menjadi acuan baru dalam pemberian hak keuangan anggota dewan, dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi dan kemampuan fiskal daerah.

Baca Juga:

Pemprov Kalteng Pastikan Stok Gas Aman, Warga Diminta Tak Panik

Edy menambahkan, pembahasan juga mencakup kemungkinan skema penyesuaian bertahap jika kondisi keuangan daerah tidak memungkinkan perubahan secara langsung.

“Kalau anggaran tidak memungkinkan sekaligus, bisa kita lakukan penyesuaian bertahap agar tidak mengganggu program prioritas lain,” terangnya.

Pemprov Kalteng berharap kebijakan ini bisa mengakomodasi kebutuhan anggota DPRD tanpa mengabaikan efektivitas dan keberlanjutan belanja publik.

Baca Juga:

ESDM Kalteng Percepat Digitalisasi Arsip Lewat Aplikasi Srikandi

“Semua keputusan dibuat seimbang, antara hak anggota dewan dan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama pembangunan daerah,” pungkas Edy.

Penulis: Redha | Editor: Andrian