INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Edy Pratowo menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi Kalteng dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat terkait program makan sehat. Kebijakan ini dirancang untuk menyediakan makanan gratis dan bergizi bagi siswa di berbagai jenjang pendidikan, Senin 6 Januari 2024.
“Di BTT itu maksudnya begini, karena mereka juga sambil menunggu instrumen atau aturan regulasi terkait dengan makan gratis itu dari pusat,” ujar Edy.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah sudah mengalokasikan anggaran melalui jalur Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung pelaksanaan awal program ini. “Jadi kalau nantinya anggaran instrumen atau regulasi aturan itu turun, kita akan menyesuaikan regulasi dari pusat,” lanjutnya.
Edy mengungkapkan rasa syukurnya atas kesiapan seluruh kabupaten/kota di Kalteng, termasuk pemerintah provinsi, yang telah sinergi terkait jumlah kebutuhan pasti untuk program makan sehat gratis walaupun masih belum diketahui.
“Karena kan kita belum tahu tuh, estimasi, bukan estimasi, jumlah yang harus dikeluarkan untuk makan siang, makan bergizi, makan gratis itu berapa kan belum tahu. Tapi nanti pastinya kan dari regulasi nanti yang dari pusat,” katanya.
Ia juga menambahkan bahwa proses penganggaran di tingkat daerah sudah selesai dan mulai berjalan sejak awal Januari. “Kan rata-rata PBD kita baru clear ya. Baru selesai kan, per 1 Januari tadi mereka sudah mulai action lah,” jelas Edy.
Program makan sehat ini juga mencakup siswa dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD hingga madrasah dan sanawiyah. “Bahkan kalau ini siswa ya, siswa itu kan termasuk yang di PAUD ya, yang di madrasah, yang di sanawiyah,” tambahnya.
Edy menekankan bahwa pemerintah daerah siap menyesuaikan pelaksanaan program setelah regulasi dari pusat diterbitkan. “Sudah ya, tapi berapa nilainya belum hafal. Tapi dicek lah di bagian keuangan lah,” pungkasnya.
Diketahui, total alokasi anggaran untuk mendukung program pemerintah pusat ini disebut mencapai Rp71 triliun, yang akan digunakan untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif di Kalimantan Tengah.
Penulis Redha
Editor Andian
