INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Menjelang pergantian tahun, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) memprioritaskan pengendalian inflasi sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi virtual yang digelar di Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Senin 30 Desember 2024.
Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Sri Widanarni, menegaskan bahwa pengendalian inflasi bukan hanya soal angka, tetapi juga soal menjaga stabilitas sosial. “Kita harus memastikan masyarakat tidak terbebani dengan lonjakan harga di akhir tahun. Ini bukan hanya soal angka inflasi, tetapi bagaimana kita menjaga stabilitas sosial dan kesejahteraan,” ungkapnya.
Rapat tersebut dipimpin oleh Plt. Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir, yang mengingatkan pentingnya pengelolaan anggaran yang realistis untuk memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. “Jangan sampai target pendapatan yang besar menjadi jebakan. Pengelolaan anggaran harus realistis agar setiap program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Tantangan Inflasi di Akhir Tahun
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Pudji Ismartini, dalam pemaparannya menyebut bahwa inflasi komponen inti sepanjang tahun 2024 tercatat sebesar 2,09 persen, dengan emas perhiasan menjadi penyumbang utama. Namun, tantangan terbesar adalah kenaikan harga komoditas seperti cabai merah, bawang merah, dan daging ayam di bulan Desember yang dapat mengancam daya beli masyarakat.
“Kenaikan harga ini harus diantisipasi dengan langkah-langkah konkret,” ujar Pudji.
Sri Widanarni menambahkan bahwa Pemprov Kalteng telah mengupayakan berbagai langkah untuk mengatasi hal ini, termasuk melalui pasar murah dan pengawasan distribusi bahan pokok. “Pasar murah bukan hanya solusi jangka pendek, tetapi juga upaya kami untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat. Kami ingin memastikan tidak ada warga yang merasa kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka,” jelasnya.
Pengawasan Ketat terhadap Ternak Ilegal
Selain itu, isu masuknya ternak ilegal ke wilayah Kalteng juga menjadi perhatian utama. Sri menegaskan bahwa perlunya pengawasan ketat untuk mencegah risiko penularan penyakit yang dapat merugikan peternak lokal dan perekonomian daerah.
“Risiko penularan penyakit ternak dapat merugikan perekonomian daerah. Ini masalah serius yang harus kita tangani bersama,” imbuhnya.
Sinergi dan Harapan Masyarakat
Melalui rapat ini, pemerintah daerah, Bulog, dan aparat keamanan bersepakat untuk memperkuat sinergi demi menjaga stabilitas ekonomi. Langkah-langkah ini diharapkan menciptakan kondisi yang kondusif bagi masyarakat Kalimantan Tengah selama periode liburan akhir tahun.
“Stabilitas harga bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Dengan bekerja sama, kita bisa memastikan masyarakat tetap sejahtera,” pungkas Sri.
Masyarakat Kalimantan Tengah pun menaruh harapan besar pada langkah-langkah ini. Stabilitas harga dinilai bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga menyangkut rasa aman dan harapan untuk masa depan yang lebih baik.
Penulis: Redha
Editor: Andrian
