INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia atau Ipemi memperkuat perannya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah serta industri rumahan.
Dorongan tersebut disampaikan Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Darliansjah, saat membuka Rapat Kerja Ipemi II se-Kalimantan Tengah di Aquarius Boutique Hotel Palangka Raya, Senin, 15 Desember 2025.
Darliansjah mengatakan organisasi pengusaha muslimah memiliki posisi strategis dalam mendorong tumbuhnya kemandirian ekonomi masyarakat. Peran tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengembangan usaha, tetapi juga pemberdayaan perempuan dalam kehidupan ekonomi keluarga.
Menurut dia, Ipemi dibentuk sebagai wadah untuk meningkatkan peran dan kontribusi pengusaha muslimah dalam membangun ekonomi masyarakat yang mandiri dengan tetap berpegang pada nilai-nilai kepribadian Indonesia dan akhlakul karimah.
“Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia merupakan organisasi kemasyarakatan yang dibentuk untuk meningkatkan peran dan kontribusi pengusaha muslimah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat menuju kemandirian ekonomi yang berkepribadian Indonesia dan berakhlakul karimah,” kata Darliansjah.
Rapat kerja, menurut dia, menjadi ruang bagi organisasi untuk mengevaluasi perjalanan program sekaligus menyusun langkah baru dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan.
Program yang dirumuskan, kata Darliansjah, diharapkan tidak berhenti sebagai agenda internal organisasi. Ia meminta agar arah kerja Ipemi dapat disinergikan dengan kebijakan dan program pembangunan Pemerintah Daerah.
Sinergi tersebut dinilai penting, terutama dalam memperkuat sektor UMKM dan industri rumahan yang selama ini menjadi salah satu ruang utama keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi.
“Program kerja Ipemi diharapkan dapat disinergikan dengan program Pemerintah Daerah untuk mendorong pembangunan perekonomian Kalimantan Tengah, khususnya pada sektor pemberdayaan UMKM dan industri rumahan,” ujarnya.
Ia menilai penguatan ekonomi perempuan memiliki dampak yang lebih luas daripada sekadar peningkatan pendapatan individu. Ketika perempuan memiliki kemampuan mengembangkan usaha, manfaatnya dapat dirasakan langsung dalam kehidupan keluarga dan lingkungan sekitarnya.
Karena itu, pengusaha muslimah dinilai memiliki peran ganda, yakni sebagai penggerak ekonomi keluarga sekaligus bagian dari pembangunan ekonomi daerah.
Darliansjah mengatakan semangat kewirausahaan perlu terus diperkuat, termasuk dengan membuka ruang yang lebih besar bagi perempuan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kapasitasnya.
Dalam konteks Ipemi, pengembangan usaha tersebut juga diharapkan berjalan seiring dengan penerapan nilai-nilai ekonomi syariah.
“Perempuan muslimah memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan perekonomian daerah melalui semangat kewirausahaan dan penerapan nilai-nilai ekonomi syariah,” katanya.
Ia berharap Rapat Kerja Ipemi II tidak sekadar menjadi agenda pertemuan organisasi. Forum tersebut diharapkan menghasilkan program yang relevan dengan kebutuhan anggota dan mampu menjawab tantangan ekonomi masyarakat.
Darliansjah juga meminta seluruh peserta terlibat aktif dalam pembahasan program kerja. Ide, kritik, dan masukan konstruktif diperlukan agar keputusan yang dihasilkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi dapat diterapkan secara nyata.
“Saya berharap seluruh peserta dapat memberikan kontribusi aktif, baik berupa ide, kritik, maupun saran, sehingga hasil rapat kerja ini benar-benar mampu mendukung tujuan organisasi,” ujarnya.
Bagi pemerintah daerah, kolaborasi dengan organisasi seperti Ipemi menjadi salah satu bagian dari upaya memperluas pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tantangannya kemudian terletak pada bagaimana gagasan yang lahir dalam rapat kerja diterjemahkan menjadi program yang mampu memperkuat UMKM, membuka peluang usaha, dan meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan di Kalimantan Tengah.
Editor: Andrian