Pemprov Kalteng Dorong ASN Adaptif di Tengah Ancaman Siber dan Disinformasi
Intim News
4 Desember 2025 05:51
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Transformasi digital di lingkungan pemerintahan tidak cukup dilakukan dengan menghadirkan aplikasi dan perangkat teknologi. Aparatur yang mengoperasikan sistem tersebut juga dituntut mampu beradaptasi dengan perubahan.
Atas dasar itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memulai program peningkatan kompetensi digital bagi aparatur sipil negara melalui Pelatihan Literasi Digital Angkatan I dan II Tahun 2025.
Pelatihan tersebut dibuka di Aula Sei Kapuas, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Senin, 1 Desember 2025.
Sebanyak 80 ASN dari berbagai perangkat daerah mengikuti program yang berlangsung selama empat hari, mulai 1 hingga 4 Desember 2025, dengan total 30 jam pelatihan.
Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Hamka, membuka kegiatan tersebut. Menurut dia, perubahan teknologi telah mengubah cara birokrasi bekerja.
Tuntutan terhadap pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, dan transparan membuat kemampuan digital tidak lagi dapat dipandang sebagai keahlian tambahan.
“Pelatihan ini diharapkan tidak hanya memberikan pengetahuan teknis, tetapi juga membentuk pola pikir yang adaptif, kritis, dan profesional dalam memanfaatkan teknologi informasi,” kata Hamka.
Ia mengatakan terdapat sejumlah alasan yang membuat penguatan literasi digital menjadi kebutuhan bagi ASN.
Pertama, percepatan digitalisasi layanan publik menuntut aparatur mampu menggunakan teknologi secara efektif sekaligus aman.
Kedua, tata kelola pemerintahan modern semakin bergantung pada pengolahan data dan informasi sebagai dasar dalam mengambil keputusan.
Baca Juga:
Ketiga, perkembangan ruang digital juga membawa risiko baru, termasuk ancaman keamanan siber, kebocoran data, hingga penyebaran informasi yang menyesatkan.
Karena itu, pemahaman mengenai etika digital, perlindungan data, dan kemampuan menghadapi disinformasi menjadi bagian dari kompetensi yang perlu dimiliki aparatur.
Namun, Hamka mengingatkan bahwa pelatihan tidak akan memberikan dampak berarti jika pengetahuan yang diperoleh hanya berhenti di ruang kelas.
“Peningkatan kapasitas tidak akan berdampak bila tidak diikuti dengan perubahan praktik kerja, perbaikan proses, dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Kepala BPSDM Kalimantan Tengah, Nunu Andriani, mengatakan perkembangan teknologi memunculkan tuntutan baru bagi ASN. Aparatur dituntut tidak hanya mengenal perangkat digital, tetapi juga memahami aplikasi dan ekosistem pemerintahan berbasis teknologi.
Program pelatihan tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan itu melalui pendekatan partisipatif.
Peserta tidak hanya menerima materi, tetapi juga dilibatkan dalam studi kasus, diskusi kelompok, hingga praktik penyusunan rencana aksi penerapan literasi digital.
Dengan metode tersebut, hasil pelatihan diharapkan dapat diterjemahkan ke dalam pekerjaan sehari-hari di masing-masing perangkat daerah.
Bagi Pemprov Kalteng, digitalisasi birokrasi bukan sekadar mengganti proses manual dengan aplikasi. Perubahan itu juga menuntut perubahan cara berpikir aparatur dalam mengelola data, memberikan layanan, dan menghadapi risiko di ruang digital.
Pelatihan literasi digital menjadi salah satu langkah untuk menyiapkan aparatur menghadapi perubahan tersebut.
Tantangan berikutnya adalah memastikan kompetensi yang diperoleh 80 peserta tidak berhenti sebagai sertifikat pelatihan, tetapi benar-benar mengubah cara kerja birokrasi dan berdampak pada kualitas pelayanan publik.
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
