INTIMNEWS.COM, SAMPIT – Kewajiban plasma sebesar 20 persen masih saja menjadi persoalan antara pihak perkebunan kelapa sawit dan masyarakat sekitar. Pemerintah daerah setempat pun diharapkan lebih serius menyelesaikan masalah tersebut.
Menurut Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Hendra Sia, pemerintah perlu membentuk tim khusus agar bisa menginvetarisi pihak perkebunan kelapa sawit.
“Tugas utama tim adalah untuk menginventarisasi perkebunan kelapa sawit, mana yang sudah atau belum melaksanakan kewajibannya,”ungkap Hendra Senin (12/07/2021)
Menurut Politisi Partai Perindo ini, dengan adanya inventarisi, pemerintah daerah bisa memberikan tindakan tegas kepada perusahaan perkebunan yang tidak memberikan plasma. Dia juga menyebutkan, konflik antar warga dengan perusahaan perkebunan mulai muncul ke permukaan. Salah satu point persoalan itu adalah tuntuan akan kewajiban perkebunan plasma.
“Masalah ini muncul tidak hanya satu daerah tetapi juga dari beberapa desa. Artinya masyarakat harus segera diredam dengan pelaksanaan kewajiban perkebunan tersebut,” tuturnya.
Lanjutnya, dalam menerapkan plasma, tidak lagi dibatasi dengan masa perizinannya. Namun, sesuai aturan baru, plasma wajib diberikan oleh perusahaan perkebunan.
“Masyarakat hanya menuntut haknya, dan itu wajar. Kita yakin, jika kewajiban itu dilaksanakan iklim investasi di bidang perkebunan akan berjalan aman dan kondusif,” tutupnya.
