INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) mengharapkan kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), lebih megefektifkan pengawasan terhadap penyaluran BBM dan Gas Subsidi di masyarakat.
Hal tersebut disampaikan oleh Asisten III Setda Kobar Syahrudin, saat menghadiri kegiatan seminar umum kebijakan hilir migas BPH Migas bersama DPR RI. Dalam hal ini, hadir dari Humas BPH Migas dan dari Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin, di salah satu Aula Hotel di Pangkalan Bun, Senin, (25/9/2023).
Syahrudin menyampaikan, agar pembinaan dan pengawasan penyaluran BBM dan Gas Subsidi khsusunya, harus diawasi ketat sehingga tepat sasaran atau masyarakat yang berhak.
“Harapan kami, tentunya pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha penyalur atau SPBU, penyalur atau agen, dan sub agen atau Pangkalan, agen LPG 3 KG, dapat terus serta efektif dilaksanakan,” kata Syahrudin.
Tentunya sesuai ketentuan, pengawasan penyaluran BBM dan Gas, kewenangan dari pihak BPH Migas, PT Pertamina dan Polri.
Banyaknya keluhan masyarakat, terutama untuk penyaluran BBM Subsidi Solar dan Pertalite, serta LPG 3 Kg, merupakan permasalahan yang harus dicari dan ditemukan solusinya.
“Berarti, masih ada permasalahan penyaluran yang tidak tepat sasaran kepada penerima yang berhak. Kita tentunya tidak mencari kambing hitam, atas segala kendala dan permasalahan tersebut diatas. Namun, solusi baik berupa regulasi peningkatan efektivitas pembinaan, monitoring dan pengawasan, serta utamanya adalah bahwa kita semua harus amanah terkait penyaluran BBM dan gas terutama yang merupakan Subsidi,” tegasnya.
Seperti diketahui bersama, BBM dan Gas Subsidi sudah amat sangat membebani APBN. Maka, jangan sampai penyalurannya justru kepada yang tidak berhak.
“Hal ini juga perlunya edukasi pada elemen masyarakat, agar memiliki kesadaran dan kemauan untuk menggunakan BBM dan Gas sesuai dengan hak yang dimilikinnya,” pungkasnya.
Penulis: Yusro
Editor: Andrian
