INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) terus menunjukkan komitmennya dalam menanggulangi masalah stunting dengan menggelar rapat koordinasi (rakor) tim percepatan penurunan stunting untuk aksi ke-7.
Kegiatan yang dilaksanakan pada Kamis (7/11) ini berfokus pada sosialisasi dan publikasi penanganan stunting di Kobar, melibatkan berbagai pihak seperti Puskesmas, kepala desa, dan camat. Dalam rakor ini, disusun langkah-langkah strategis untuk menurunkan angka stunting di kabupaten tersebut.
Sekretaris Daerah Kobar, Rody Iskandar, menekankan pentingnya kolaborasi antar lembaga untuk mengatasi masalah kesehatan yang mengancam masa depan generasi muda ini. “Stunting bukan hanya tentang gizi atau kesehatan saja, tapi juga masa depan anak-anak kita. Kolaborasi dari seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah hingga masyarakat, sangat penting,” ujar Rody dalam pembukaan rakor.
Aksi ke-7 ini merupakan bagian dari 8 aksi konvergensi yang dijalankan di Kabupaten Kobar. “Setelah aksi ini, kita akan lanjutkan dengan aksi ke-8, yang merupakan tahap terakhir dalam konvergensi ini,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Rody juga mengungkapkan data terbaru prevalensi stunting yang menunjukkan angka yang perlu segera ditangani. Data keluarga dengan risiko stunting menjadi perhatian serius dalam rakor ini untuk memastikan tindakan pencegahan dilakukan secara maksimal.
Tiga kecamatan di Kabupaten Kobar, yaitu Kecamatan Arut Utara, Arut Selatan, dan Kecamatan Kumai, menjadi fokus utama dalam penanganan stunting. Ketiga wilayah ini dipilih berdasarkan tingginya potensi risiko stunting yang masih ditemukan di masyarakat. “Kita ingin pendekatan yang lebih menyeluruh. Tidak hanya menangani anak-anak yang sudah stunting, tetapi juga mencegah agar keluarga berisiko tidak jatuh dalam kondisi tersebut,” jelas Rody, menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam program ini.
Saat ini, data menunjukkan bahwa sekitar 1.400 keluarga di Kobar masuk dalam kategori rentan atau berisiko stunting. Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan penanganan terfokus melalui 10 lokasi khusus (loksus) yang tersebar di kabupaten tersebut. Rody juga menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras, mengingat bahwa Kobar selama ini dikenal sebagai salah satu kabupaten terdepan dalam penanganan stunting di Kalimantan Tengah dan bahkan sering dijadikan contoh dalam rakor di tingkat provinsi.
“Tentu ini membanggakan, namun kita tidak boleh terlena. Keberhasilan ini harus menjadi pemicu untuk terus berinovasi,” tambahnya.
Selain itu, dalam rakor ini juga dibahas mengenai penurunan kunjungan warga ke posyandu yang akhir-akhir ini mengalami penurunan. Rody mengingatkan pentingnya peran posyandu sebagai garda terdepan dalam pemantauan tumbuh kembang anak dan kesehatan ibu hamil.
“Kami mengimbau ibu-ibu hamil dan keluarga yang memiliki balita untuk rutin mengunjungi posyandu. Posyandu adalah tempat utama kita memantau kesehatan anak sejak dini,” jelasnya.
Ia juga mendorong kepala desa dan camat untuk menciptakan inovasi yang dapat menarik minat masyarakat dalam mengikuti kegiatan posyandu.
Dalam kesempatan itu, Rody juga mengingatkan pemerintah desa agar tidak hanya fokus pada isu-isu pembangunan infrastruktur atau konflik lahan yang sering kali menjadi perhatian utama.
“Memang pembangunan fisik desa penting, tapi jangan lupa bahwa kesehatan dan kualitas SDM juga tak kalah pentingnya. Kita harus menjaga keseimbangan agar masa depan desa semakin baik, tidak hanya dari segi infrastruktur tetapi juga kualitas generasi penerus kita,” ujarnya.
Ia berharap dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah, aparat desa, dan seluruh masyarakat, permasalahan stunting di Kobar dapat segera teratasi.
“Mari kita bangun generasi Kobar yang lebih sehat dan berkualitas. Ini adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas pemerintah saja,” tutupnya dengan penuh semangat.
Penulis : Yusro
Editor : Maulana Kawit
