INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendesak pemerintah kabupaten dan kota untuk menyelaraskan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Agus Siswadi, Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Perkodean, dan Statistik Kalimantan Tengah, melaporkan bahwa indeks SPBE tahun ini berada pada angka 2,75, yang menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya mencatatkan angka 1,09.
“Ini merupakan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun lalu, di mana indeks SPBE Kalteng tergolong rendah,” kata Agus dalam konferensi pers pada Senin, 29 Januari 2024. Agus menekankan bahwa sinkronisasi antar pemerintah daerah (kabupaten/kota) dan provinsi adalah faktor kunci untuk meningkatkan nilai SPBE, dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan server Infrastruktur (HCI) sebagai upaya untuk mencapainya.
Agus juga mengingatkan pentingnya memanfaatkan sistem yang terintegrasi untuk memastikan konektivitas antar data dan sistem. “Tanpa adanya koneksi yang baik antara provinsi dan kabupaten/kota, skor SPBE secara keseluruhan tidak akan dapat meningkat,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa skor kabupaten/kota berpotensi lebih tinggi berkat keterkaitan langsung dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan kecamatan.
Meskipun saat ini provinsi Kalimantan Tengah telah terhubung dengan sistem pemerintahan pusat, Agus mengakui bahwa provinsi ini belum mencapai konektivitas penuh dengan kabupaten/kota. Oleh karena itu, sinkronisasi dan pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik di tingkat kabupaten dan kota menjadi langkah strategis untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih efisien dan transparan.
Peningkatan Realisasi Lelang 2023
Sementara itu, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Tengah melaporkan peningkatan produktivitas lelang yang signifikan pada tahun 2023, dengan total realisasi lelang mencapai Rp66,7 miliar. Jumlah tersebut mencakup sekitar Rp37,6 miliar dari KPKNL Palangka Raya dan sekitar Rp29,1 miliar dari KPKNL Pangkalan Bun.
Dengan pencapaian ini, diharapkan bahwa proses digitalisasi dan integrasi sistem akan terus meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya dan meningkatkan kinerja pemerintahan di Kalimantan Tengah.
Penulis : Redha
Editor : Andrian
