INTIMNEWS.COM, KASONGAN – Bupati Katingan Sakariyas mendorong semua Kepala Satuan Organisasi Daerah (SOPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan serius menekan angka stunting terutama pada ibu hamil.
Sakariyas melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Katingan Pransang mengatakan strategi nasional dalam penanggulangan stunting telah ditetapkan lima pilar pencegahan yaitu pertama, komitmen dan visi kepemimpinan, kedua kampanye nasional dan komunikasi perubahan prilaku , ketiga konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program pusat daerah dan desa, keempat ketahanan pangan dan gizi dan kelima pemantauan dan evaluasi.
Sebagai salah satu pelaksanaan strategi tersebut, maka ia berharap pelaksanakan rembuk stunting ini dapat meningkatkan komitmen bersama dalam penurunan dan pencegahan stunting, terutama ibu-ibu melahirkan generasi yang sehat, cerdas dan berprestasi.
Kunci pencegahan dan penanganan kasus stunting adalah di 1000 hari pertama kelahiran (HPK), sehingga perhatian kepada ibu hamil dan balita di bawah dua tahun (baduta) baik melalui intervensi gizi spesifik maupun intervensi sensitive, perlu terus diupayakan.
Dirinya berharap intervensi tidak hanya dilakukan oleh sektor kesehatan saja tetapi juga dilaksanakan oleh sektor yang lain. Karena tingkat keberhasilan program ini sangat dipengaruhi sektor non kesehatan dengan proporsi dukungan mencapai 70 persen.
‘’Masing-masing individu, masyarakat mengoptimalkan perannya dalam upaya penanggulangan stunting, rembuk stunting ini sangat perlu dilakukan untuk bisa menghubungkan dinas juga lembaga agar bisa berbuat guna membangun keseriusan dan keterpaduan dalam rangka percepatan masalah stunting di Katingan,’’jelasnya.
Pandemi covid -19 yang telah berlangsung bahkan sampai hari ini, telah dirasakan dampaknya, terutama dibidang kesehatan dan gizi masyarakat. Dampak tersebut yang sangat berpotensi meningkatkan stunting, dan berpotens!i mengancam pencapaian target penurunan angka stunting secara nasional hingga 14 persen pada tahun 2024.
Kondisi ini juga menghambat layanan posyandu balita maupun ibu hamil yang mengalami penurunan, baik karena penghentian penyelenggaraan posyandu, maupun faktor ketakutan masyarakat untuk mengunjungi posyandu dan fasilitas kesehatan ibu dan balita.
‘’Disisi lain masalah gizi tetap harus menjadi prioritas yang tidak boleh kita abaikan. Pemerintah daerah tetap berkewajiban untuk menjamin kecukupan gizi masyarakat,’’imbuhnya
Perangkat daerah yang terkait bersama stakeholder untuk melakukan inovasi-inovasi agar upaya pemenuhan gizi masyarakat terutama bagi mereka yang rentan seperti ibu hamil dan anak balita bisa tetap terpenuhi dengan perkuat dan gunakan kearifan lokal di masing-masing wilayah.
Diminta kader masing-masing desa dan kelurahan untuk melakukan penelusuran, penemuan bayi dan balita yang berpotensi stunting yaitu balita dua bulan berturut-turut berat badan tidak naik, balita dengan gizi buruk dan gizi kurang, balita penderita penyakit kronis dan alergi
Erta balita dengan gangguan metabolisme. Balita yang berpotensi ini yang harus ditangani secara bersama tidak hanya oleh puskesmas tetapi juga rumah sakit dengan melibatkan dokter anak.
‘’ Camat di minta agar memfasilitasi dan mengkoordinir desa dan kelurahan. Pastikan kegiatan untuk penurunan dan pencegahan stunting di tingkat desa teralokasi lewat dana desa (DD) melalui 5 paket layanan pokok yaitu layanan kesehatan ibu dan anak (KIA), konseling gizi terpadu, perlindungan sosial, sanitasi dan air bersih serta layanan pendidikan anak usia dini,’’pungkasnya
(Bitro)
