INTIMNEWS.COM, SAMPIT– Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kotawaringin Timur yang dinilai masih jauh dari harapan mendapatkan tanggapan dari Anggota DPRD setempat.
Anggota Komisi IV DPRD Kotim Bima Santoso mengatakan, minimnya PAD tidak berbanding dengan kebutuhan pembanguan dengan luasan daerah Kotim. Hal itu ditegaslan Bima Santoso kepada wartawan di ruang kerjanya, 9 Faberuari 2021.
“Dengan luasan Kotim 16 ribu kilometer persegi ini, kalau dihektarekan menjadi kurang kebih 1,6 juta hektare yang mencakup 17 kecamatan sangatlah minim, bisa terbiayai hanya dengan APBD sekitar Rp1,8 triliun, Sangat tidak mungkin bisa mencapai pemerataan dari segi infrastruktur pembangunan di daerah atau kecamatan,” kata Anggota Komisi IV DPRD Kotim Bima Santoso.
Selain itu perlu terobosan baru untuk mencapai kemeratan dan kesejahteraan untuk kedepannya, Dimana salah satunya dengan adanya otonomi baru di bebarap kecamatan seperti wacana pemekaran Kotawaringin Utara yang terletak di Kecamatan Parenggean dan kecamtan di hulunya, secara otomatis ini akan mempermudah kegiatan jangka pendek dan panjang kedepanya.
” Pembangunan percepatan di Kotim itu bisa dilakukan, apabila bisa memaksimalkan dari segala segi sektor ekonami dan juga sumber daya manusia (SDM) setempat di tiap kecamatan,” katanya.
Dari informasi yang dihimpun pembangunan infrastruktur jalan antara kecamatan dan desa-desa belum maksimal karena jarak yang begitu jauh hingga akan menyedot anggran yang tidak sedikit. Apabila wacana pemekaran otonom baru bisa terealisasikan akan ada era perekonomian baru yang tumbuh dan juga dapat mengcover wilayahnya tidak begitu berat.
Diketahui Kotim sudah mulai mencanangkan pembentukan daerah otonom baru yakni di Kotawaringin Timur bagian utara (Kotara), Prosesnya kini hanya menunggu persetujuan dari pemerintah pusat, Pemekaran itu terkendala dengan moratorium yang dilakukan pusat saat ini.
Meski begitu tidak salah juga apabila ada perencanan jauh-jauh hari untuk mengkondisikan wilayah bagian selatan yang di domain oleh sektor pertanian dan pariwisata bisa juga di jadikan daerah otonom baru selatan.
Selain itu kepada awak media Bima mengatakan, belum lama ini pihaknya ada terjun ke lapangan mengecek infrastruktur di daerah Kecamatan Bapinang. Dan dirinya melihat kondisi yang masih jauh dari kata sejahtera dari segi pembangunan, banyak potensi ekonomi handal yang bisa dikelola secara utuh, sektor tertentu dan indutri yang di lihat kecil dan sepele serta sederhana tapi saya rasa nanti apabila dikelola secara sistematis akan menjadi besar. (*)
