INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalimantan Tengah, Syahfiri, mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah memimpin Focus Group Discussion (FGD) tentang Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR). Acara ini berlangsung di Ruang Rapat Bajakah Utama lantai dua Kantor Gubernur Kalimantan Tengah pada Selasa, 20 Februari 2024.
Dalam sambutan tertulisnya, Syahfiri menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan FGD tersebut, yang diharapkan menjadi wadah menyelaraskan persepsi terkait pemanfaatan DBH-DR untuk kesejahteraan pekerja, khususnya di sektor kehutanan. Ia menggarisbawahi pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja yang saat ini masih kurang memiliki akses memadai.
“Hingga Desember 2023, cakupan perlindungan pekerja di Kalimantan Tengah mencapai 42,22% dari total angkatan kerja sebesar 910.996 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 384.661 pekerja telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, mencakup sektor penerima upah (formal) dan bukan penerima upah (informal),” ungkap Syahfiri.
Sektor-sektor yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan di Kalimantan Tengah meliputi perkebunan, pertambangan, pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan. Namun, ia mengakui adanya tantangan dalam memanfaatkan DBH-DR akibat kurang fleksibelnya regulasi yang mengatur penggunaan dana tersebut, sehingga menghambat percepatan pembangunan di daerah.
Pemprov Kalteng berharap adanya mekanisme yang memungkinkan fleksibilitas penggunaan DBH-DR untuk sektor di luar kehutanan, sehingga dampaknya dapat dirasakan lebih luas, terutama bagi sektor-sektor strategis.
“BPJS Ketenagakerjaan harus berkembang menjadi lebih universal dan inklusif. Perlindungan pekerja perlu mencakup seluruh individu usia kerja produktif, baik di sektor formal maupun informal,” lanjutnya.
Syahfiri juga menekankan bahwa berbagai program jaminan sosial harus dirancang untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi global, yang memengaruhi lanskap industri dan keberlanjutan hubungan kerja. Pendekatan ini akan mempersiapkan pekerja menghadapi tantangan pasar kerja masa depan sekaligus membantu mereka keluar dari siklus kemiskinan.
Ia menutup dengan harapan agar BPJS Ketenagakerjaan terus memperluas cakupan peserta, meningkatkan aksesibilitas layanan, dan melakukan inovasi untuk memberikan perlindungan optimal bagi pekerja di Kalimantan Tengah.
Penulis: Redha
Editor: Andrian
