Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni Kunjungi Kalteng Selama Dua Hari, Ini Agendanya
Maulana Kawit
19 Maret 2025 6:28 am
.
2 min read
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, akan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Tengah pada 19-20 Maret 2025.
Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau sektor kehutanan dan konservasi, serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, pusat, dan lembaga konservasi dalam upaya pelestarian lingkungan.
Ketua Harian PSI Kalimantan Tengah, Rano Rahman, menyampaikan bahwa agenda kunjungan telah disusun oleh tim pendamping Menteri Kehutanan.
Agenda Hari Pertama (19 Maret 2025)
Pukul 11.45 WIB, Menteri Kehutanan tiba di Bandara Tjilik Riwut, Palangka Raya, kemudian melanjutkan perjalanan ke Pulau Salat melalui Dermaga Desa Pilang menggunakan speed boat.
Di Pulau Salat, agenda meliputi:
Baca Juga:
- Peninjauan kondisi dan potensi wilayah.
- Penyaksian kegiatan pra-release orang utan.
- Peninjauan fasilitas infrastruktur.
- Penyaksian penandatanganan kerja sama antara Taman Nasional Sebangau, BKSDA Kalteng, TNBBBR, dan Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF).
Pada sore hari, Menteri Kehutanan dijadwalkan mengikuti diskusi strategis dan buka puasa bersama dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan lingkup Kalteng.
Agenda Hari Kedua (20 Maret 2025)
Pukul 08.00 WIB, kegiatan berlangsung di Nyaru Menteng dengan agenda:
- Peresmian Sekolah Orang Utan Nyaru Menteng.
- Mengantar orang utan ke sekolah sebagai bagian dari program rehabilitasi.
- Penanaman pohon sebagai simbol komitmen pelestarian lingkungan.
Pukul 10.15 WIB, Menteri Kehutanan mengunjungi Hutan Kota Nyaru Menteng untuk meninjau kawasan konservasi dan memberi makan rusa sebagai bagian dari program perlindungan satwa liar.
Rano Rahman menegaskan bahwa kunjungan ini memiliki arti strategis, baik bagi sektor kehutanan maupun bagi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), mengingat Raja Juli Antoni masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPP PSI.
“Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, lembaga konservasi, dan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan. Kalteng saat ini menjadi sorotan karena maraknya pembukaan lahan di luar HGU dan perambahan kawasan hutan,” ujarnya.
Diketahui, sejak 24 Februari hingga 18 Maret 2025, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) telah menyita 317.000 hektare kawasan yang dikuasai secara ilegal.
“Diharapkan kunjungan ini dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Tengah,” pungkas Rano Rahman.
Penulis: Maulana Kawit
Berita Rekomendasi
