MCP KPK Kalteng Naik ke 92,5 Persen, Pemprov Klaim Pencegahan Korupsi Menguat
Intim News
23 Desember 2025 11:53
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mencatat kenaikan capaian Monitoring Center for Prevention atau MCP Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2025. Nilainya mencapai 92,5 persen, meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang berada di angka 89 persen.
Kenaikan tersebut disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Herson B. Aden, dalam jumpa pers di Istana Isen Mulang, Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Tengah, Senin, 22 Desember 2025.
“Kita bersyukur, tahun 2024 MCP KPK berada di angka 89,0 persen, dan tahun ini meningkat menjadi 92,5 persen,” kata Herson.
Bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, kenaikan angka itu menjadi salah satu indikator penguatan upaya pencegahan korupsi dalam tata kelola pemerintahan.
Menurut Herson, peningkatan tersebut merupakan hasil dari langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi di berbagai sektor.
“Ini menunjukkan langkah yang dilakukan selama ini sudah baik. Dari survei itu semuanya tergambar,” ujarnya.
Selain capaian MCP, Pemprov Kalteng juga menyoroti hasil Survei Penilaian Integritas atau SPI yang dilakukan KPK. Berdasarkan hasil yang diterima pemerintah daerah, tingkat integritas berada pada kisaran 90 persen.
Survei tersebut melibatkan sejumlah kelompok responden, mulai dari aparatur sipil negara, masyarakat, media, hingga pihak eksternal lainnya.
“Dari survei integritas yang diterima, sekitar 90 persen menunjukkan hasil yang baik,” kata Herson.
Ia menilai hasil survei tersebut turut menggambarkan persepsi terhadap pelaksanaan kebijakan dan tata kelola pemerintahan di Kalimantan Tengah.
Menurut Herson, tingkat kepuasan masyarakat juga menjadi salah satu aspek yang tercermin dalam hasil survei.
“Survei itu juga menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap apa yang dilakukan pemerintah sangat berpengaruh nyata,” ujarnya.
Meski mencatat kenaikan, capaian tersebut dinilai tidak menjadi alasan untuk menghentikan upaya pembenahan tata kelola. Herson mengatakan hasil MCP dan SPI justru menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat sistem pencegahan korupsi.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, kata dia, akan menjadikan capaian tersebut sebagai dorongan untuk membangun tata kelola yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel.
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
