Mahfud MD Sebut 92 Persen Calon Kepala Daerah Dibiayai Cukong
Aditya Lukmantoro
11 September 2020 12:30 pm
.
2 min read
INTIMNEWS.COM – Menkumham Mahfud MD berharap agar Pilkada Serentak 2020 dapat membangun kualitas demokrasi dan jauh dari korupsi. Apalagi pilkada tahun ini diselenggarakan di tengah pandemi virus corona, sehingga dia berharap Pilkada Serentak 2020 jauh dari korupsi dan aman dari corona.
Mahfud pun bercerita KPK, KPU, Kemendagri, MK, dan Kemenpolhukam pada tahun 2012 pernah berdiskusi bahwa pilkada langsung menimbulkan masalah besar karena maraknya korupsi. Saat itu, Mahfud pernah mencatat ada 12 kelemahan pilkada langsung, salah satunya suap dari cukong.
“Saya pada waktu itu memberi 12 catatan kelemahan pilkada langsung itu, antara lain pemalsuan surat-surat, teror terhadap pemilih, penyalahgunaan jabatan, dan macam-macamlah. Penyuapan terutama, antar pejabat, penyuapan dari cukong, penyuapan dari calon kepada pemilih yang kita kenal politik uang, waktu itu dianggap sudah sangat merusak,” kata Mahfud dalam webinar, Jumat (11/9) seperti dikutip dari Kumparan.
“Di tahun 2012 itu pula, saya masih ingat pimpinan ormas besar NU dan Muhammdiyah menyatakan pilkada langsung itu adalah pilkada yang lebih banyak mudaratnya dari pada maslahatnya,” lanjutnya.
Mahfud juga mengungkapkan, 92 persen calon kepala daerah dibiayai oleh cukong. Hal itulah yang akhirnya menghadirkan yang namanya korupsi kebijakan. “Di mana-mana calon-calon itu 92 persen dibiayai oleh cukong, dan sesudah terpilih itu melahirkan korupsi kebijakan,” ungkapnya.
Mahfud tak gamblang menyebut 92% ini terjadi juga di Pilkada 2020. Ia menjelaskan, karena 92 persen calon kepala daerah dibiayai oleh cukong, maka ketika terpilih melahirkan yang namanya korupsi kebijakan. Kepala daerah pun memanfaatkan itu untuk membuat kebijakan sesuai dengan yang diinginkan oleh para cukong.
Hal-hal itulah, menurut Mahfud, yang menjadi hasil dari pilkada langsung. Namun, pilkada langsung tetap dilaksanakan karena hal itu adalah pilihan yang terbaik secara politik.
“Tetapi tetap saja kita berharap pilkada itu membangun kualitas demokrasi, demokrasinya dari waktu ke waktu supaya turun daya rusaknya terhadap moral masyarakat supaya tidak lagi diwarnai korupsi. Itulah sebabnya lalu kita sekarang ini mengadakan acara untuk menyerahkan seminar internasional tentang pilkada yang demokrasi yang bebas dan bebas dari korupsi itu,” tuturnya.
“Itu semua upaya kita untuk tidak lagi mempersoalkan sistem yang secara prinsip, ya, sudahlah pilkada langsung gitu. Ini sudah melalui proses politik yang panjang dan sudah selesai permasalahannya dan kita harus perbaiki ini,” pungkasnya. (int)
Berita Rekomendasi
