INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Wakil Ketua DPRD Kalteng, Faridawaty Darland Atjeh didampingi sejumlah staff sekretariat dewan, melakukan kunjungan kerja ke UPT (Unit Pelaksana Teknis) Setu Babakan yang berlokasi di wilayah Jakarta Selatan.
“Lahan seluas 289 Ha ini benar – benar menjadi perkampungan modern, tetapi memberi gambaran nyata tentang Betawi secara tradisional. Seperti yang kita ketahui, tujuan utamanya adalah menjadikan warga Betawi sebagai warga utama di provinsi DKI Jakarta, namun tetap dalam komposisi yang heterogen sebagai bagian dari masyarakat ibukota negara,” ucapnya baru-baru ini.
Dia mengaku sangat terkesan dengan kesan ramah sambutan masyarakat di wilayah tersebut, meski belum menjadi cagar budaya, ditempat tersebut pihaknya diberikan gambaran jelas tentang pembagian zona, yang terbagi menjadi zona dinamis dan zona statis.
“Dimana mereka membagi zona menjadi bagian zona budaya, zona kuliner dan zona pengembangan. Disini ada rumah ibadah, ada koperasi, ada rumah contoh Betawi Pesisir, Betawi Tengah, Betawi Pinggir. Ada 7 empang yang berisi ikan – ikan khas jakarta, ada pula wisata edukasi,” bebernya.
Sementara itu berdasarkan informasi yang dia peroleh bahwa setiap tahunnya wilayah tersebut diberi anggaran Rp 11 – 30 miliar per tahunnya, selain itu terdapat juga pengembangan tanaman khas betawi seperti buah kesemek, alpukat dan lainnya.
Di area tersebut juga ada optimalisasi budaya mengaji, workshop tentang kebudayaan seperti membuat batik, souvenir, tarian betawi, hingga kuliner. Selain itu terdapat Museum Betawi yang dapat menjadi salah satu destinasi wisata buatan, yang di sebut Kampung Betawi Situ Babakan.
Menurutnya, masyarakat umum diperbolehkan memanfaatkan fasilitas yang ada di area tersebut, terutama untuk penyelenggaraan event tertentu dan dengan syarat harus mencirikan berkesenian dan berkebudayan betawi seperti dalam pemanfaatan kuliner dan penampilan tarian betawi.
Dia menilai bahwa tentunya keberadaan kawasan Setu Babakan adalah hal yang istimewa ditengah arus globalisasi seperti sekarang ini, bahkan tidak menutup kemungkinan hal tersebut nantinya dapat diterapkan di Provinsi Kalteng.
