INTIMNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalteng, Dr. H. Kaspinor, SE., MSi mengikuti rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) dan temu konsultasi bersama Menteri Bappenas, Menteri Keuangan, dan Menteri Investasi, di Gedung Aula Bappenas Jakarta, Kamis 6 April 2023.
Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) sebagai salah satu rangkaian penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Pelaksanaan Rakorbangpus bertujuan untuk menyampaikan tema, sasaran, arah kebijakan, prioritas pembangunan, pokok-pokok kebijakan, pagu indikatif, serta kebijakan pengelolaan anggaran yang akan dilaksanakan Pemerintah pada tahun 2024 kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan BUMN. Pertemuan kali ini dihadiri oleh Kementrian terkait, seluruh Pimpinan Bappeda seluruh Indonesia, Pejabat Tinggi, dan lain-lain.
Dalam pertemuan tersebut, kepala Bappedalitbang melalui komunikasi dan koordinasi dengan beberapa pejabat terkait pembangunan regional Kalimantan, khusus untuk wilayah Kalimantan Tengah telah menyampaikan memohon dukungan berbagai kebijakan yang beririsan dengan IKN atas kesinambungan dan pengembangan program Pembangunan Prioritas Nasional (PSN) food estate.
“Kaitanya dengan IKN dan strategi ke depan, kita minta pemerintah pusat dan daerah bersama berkomitmen akan pembangunan Sumber Daya Manusia dan percepatan konektivitas pembangunan infrastruktur pertanian modern seperti jalan, jembatan, energi listrik dan sarana komunikasi, pembangunan saluran irigasi, Dam/Bendungan yang menghasilkan air bersih,” jelas Kaspinor.
“Serta semakin disinergikan dan terintegrasi dengan kekuatan/potensi ekonomi masyarakat di pedesaan di bidang lain seperti pariwisata, produk perikanan, hasil peternakan, dan industri produk olahan dan ekonomi kreatif yang mendorong peran generasi milenial sebagai upaya pengentasan kemiskinan ektrim, stunting, dan pengangguran. Karena terciptanya peluang lapangan usaha yang terbuka luas dan peningkatan pendapatan kesejahteraan masyarakat,” sambungnya.
Dalam upaya menjaga kondisi ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi Nasional target tahun 2024 (RPJMN) 6,20,6,5O% dan target Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 ditargetkan 5,3-5,7%. Sedangkan investasi target 2024 (RPJM) 6,6-7,0 % dan target RKP 2024 sebesar 6,2-7,0 memberikan isyarat ekonomi daerah seperti Kalteng yang berbasis Sumber Daya Alam diharapkan memberikan kontribusi tumbuh diatas rata rata nasional.
Dalam kegiatan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024. RKP 2024 sendiri akan menjadi acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam menyusun rencana kerja Kementerian/Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024. RKP 2024 juga menjadi salah satu rujukan bagi badan usaha berpartisipasi dan berkolaborasi untuk mendukung pencapaian prioritas nasional.
Situasi geopolitik dunia turut menjadi pertimbangan dalam menentukan target sasaran makro pembangunan. “Penetapan target-target diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen agar Indonesia bisa keluar dari middle income trap sebelum 100 tahun kemerdekaannya di tahun 2045”, urai Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
“Tentu tidak hanya pada tingkat nasional, sasaran pembangunan juga akan diturunkan pada level wilayah dan provinsi. Penjabaran target pembangunan nasional pada level daerah ini menuntut adanya kesatuan gerak langkah dan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan cita-cita kita bersama,” jelas Suharso.
Menurut Suharso, tanpa adanya kolaborasi yang baik dan harmonis antara pusat dengan daerah maka target pembangunan pasti sulit dicapai.
RKP 2024 mengusung tema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” menargetkan beberapa sasaran pembangunan, antara lain Pertumbuhan Ekonomi 5,3-5,7 persen, Tingkat Kemiskinan 6,5-7,5 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka 5,0-5,7 persen, Rasio Gini 0,374-0,377, Indeks Pembangunan Manusia 73,99-74,02, Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,27, serta Nilai Tukar Petani dan Nelayan masing-masing di rentang 107-110 dan 105-108.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan arah kebijakan fiskal 2024 dengan mengindikasikan total pagu indikatif sebesar Rp 999,99 triliun. “APBN adalah alat untuk mendukung tujuan pembangunan. kita harus menyeimbangkan keinginan untuk terus mendukung dan menopang untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan sambil memelihara alatnya sendiri, yaitu APBN terus terjaga sehat dan sustainable,” urainya.
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyusun Peta Jalan Hilirisasi dari 21 komoditas dengan total kebutuhan investasi mencapai USD 545,3 miliar hingga 2040. Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menjelaskan pentingnya memastikan investasi bisa berkolaborasi dengan pengusaha daerah. “Pertumbuhan ekonomi 5,3 persen itu penting, tapi jauh lebih penting pemerataan pertumbuhan ekonomi di daerah, itu esensi kita berbangsa dan bernegara,” tegasnya.
Editor: Andrian
