Kartu Huma Betang Siap Optimal Jika TKD Baik

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) tetap berkomitmen menjalankan program-program pembangunan meskipun mengalami tekanan fiskal akibat pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dan dana alokasi khusus (DAK) fisik pada tahun 2025. Penurunan anggaran yang signifikan dari pemerintah pusat membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalteng menurun drastis, dari Rp10,2 triliun menjadi Rp7,9 triliun. Hal ini mengharuskan Pemprov Kalteng untuk menyesuaikan prioritas pembangunan yang telah direncanakan.

Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, menegaskan bahwa meskipun mengalami pengurangan anggaran, Pemprov Kalteng tetap bertekad untuk menjaga kelancaran berbagai program prioritas daerah. “Kalau ada pemotongan dari pusat, otomatis kita menyesuaikan. Beberapa kegiatan ditunda, sebagian lainnya tetap dikerjakan tetapi volumenya dikurangi,” ujar Edy, saat ditemui di Kantor Gubernur Kalteng, Senin (15/9).

Edy menjelaskan bahwa pengurangan dana tersebut seharusnya tidak menjadi penghalang bagi keberlanjutan pembangunan di Kalteng. Menurutnya, situasi ini justru menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal dan meningkatkan kapasitas pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu langkah yang ditempuh adalah peningkatan potensi pajak dan retribusi daerah, meskipun tetap dilakukan dengan hati-hati agar tidak membebani masyarakat.

“Kita diarahkan untuk memperkuat PAD. Beberapa kabupaten sudah mencoba menaikkan pajak, meski tentu harus hati-hati agar tidak memberatkan masyarakat,” tambah Edy, seraya menegaskan bahwa potensi PAD di berbagai sektor masih sangat besar dan bisa dioptimalkan.

Baca Juga:

Gubernur Kalteng Kucurkan Bantuan Karhutla, Kobar dan Kotim Kebagian Peralatan Pemadam

Namun, Edy menekankan bahwa meski sejumlah program pembangunan harus ditunda atau dilakukan dengan volume yang lebih kecil, proyek-proyek strategis seperti pembangunan infrastruktur jalan dan program sosial tetap menjadi prioritas Pemprov Kalteng. “Inspektorat terus melakukan evaluasi agar setiap anggaran yang dipakai benar-benar efektif,” kata Edy, menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran.

Pernyataan Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, yang memastikan bahwa tidak akan ada pemangkasan TKD dalam RAPBN 2026 disambut baik oleh Edy. Menurutnya, hal ini memberikan angin segar bagi Pemprov Kalteng untuk melanjutkan berbagai program pembangunan yang telah direncanakan tanpa harus terbebani oleh keterbatasan anggaran yang lebih besar.

“Kalau benar terealisasi, tentu menjadi angin segar bagi daerah. Dengan begitu, program-program strategis seperti Kartu Huma Betang bisa berjalan optimal,” jelas Edy. Program Kartu Huma Betang, yang rencananya akan diluncurkan pada tahun 2026, diharapkan dapat menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi dan sosial di Kalteng.

Baca Juga:

Pemprov Kalteng Perketat Pengawasan Hibah dan Bansos

Program tersebut mencakup berbagai sektor penting, mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga penguatan ekonomi masyarakat. Dengan adanya kepastian bahwa TKD tidak akan dipangkas pada 2026, Edy berharap pemprov bisa lebih mudah merealisasikan program-program besar tersebut.

“Dukungan anggaran pusat tetap sangat penting untuk menutup celah fiskal, sementara daerah terus didorong menguatkan kemandirian agar pembangunan tetap berkelanjutan,” ungkapnya, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mencapai tujuan pembangunan.

Edy juga menegaskan bahwa Pemprov Kalteng akan terus berupaya menata anggaran secara efisien untuk memastikan kesinambungan pembangunan meskipun dalam kondisi fiskal yang terbatas. “Yang jelas kita berharap kondisi 2026 lebih baik. Daerah siap mengikuti regulasi pusat, tapi kita tetap berjuang agar program pembangunan tidak berhenti,” pungkasnya.

Baca Juga:

Lantik 234 Pejabat Pemprov Kalteng, Agustiar Tekankan Kinerja Nyata

Meski demikian, tantangan fiskal yang dihadapi oleh Pemprov Kalteng pada 2025 akan terus dihadapi dengan berbagai inovasi dalam mengelola anggaran daerah. Pemprov Kalteng berkomitmen untuk tetap melanjutkan program pembangunan daerah dengan cara yang lebih efisien dan berkelanjutan, meskipun menghadapi keterbatasan anggaran yang cukup signifikan pada tahun ini.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan terus berusaha menjaga keseimbangan antara pengelolaan keuangan yang ketat dan kebutuhan pembangunan jangka panjang yang harus terus berjalan demi kesejahteraan masyarakat.

Redha

Baca Juga:

Penggilingan Padi Modern di Kotim Ditargetkan Beroperasi pada 2027