INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) Kalimantan Tengah mengadakan Musyawarah Wilayah Ke II dan Seminar Nasional melibatkan Bursa Efek Indonesia, serta Lembaga Keuangan Negara yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BLU Kemenkeu RI Pusat Investasi Pemerintah (PIP).
Acara ini dihadiri oleh Ketua Umum BPP HIPKA sekaligus Anggota DPR RI Komisi XI H. Kamrussamad, Sekjend BPP HIPKA Drs Ahmad Muntaha, Wakil Ketua Umum BPP HIPKA George Edwin Sugiharto, Ketua BPW HIPKA Kalimantan Tengah Zam’an, Perwakilan BEI Kalimantan Tengah Stephanus Cahyo Adiraja, Deputi Komisioner OJK Imansyah, Direktur Kerjasama Pendanaan dan Pembiayaan PIP Muhammad Yusuf dan Founder A’long Group Muhammad Asary.
Tentunya hadirnya acara ini adalah dalam rangka sinergisitas dengan pemerintah untuk terus menjaga momentum pemulihan ekonomi Indonesia.
Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha KAHMI (BPP HIPKA) sekaligus Anggota DPR RI Komisi XI, H. Kamrussamad mengatakan, ekonomi di Kalimantan Tengah sangat penting dalam menyokong kebutuhan Pangan menyambut IKN.
“Kita paham bahwa potensi besar Kalteng di bidang Pertanian dan Perkebunan adalah sektor utama yang dapat menyokong kebutuhan pangan menyambut Ibu Kota Negara (IKN). Sektor Pertanian dan Perkebunan di Kalimantan Tengah telah menjadi sektor utama penyerap Tenaga Kerja dengan serapan tenaga kerja sebesar 35,29% kontribusi,” jelasnya.
Selain itu juga disampaikan, peran DPR RI telah mendorong beberapa regulasi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas secara nasional, antara lain menyetujui UU P2SK, menyetujui UU HKPD, memberikan persetujuan dalam kebijakan fiskal, menyetujui kenaikan plafon pembiayaan UMKM dan mendorong OJK agar mewujudkan Perbankan Nasional yang efisien serta penyaluran kredit ke sektor – sektor strategis produktif.
“Kami di Komisi XI DPR RI paham bahwa kebijakan–kebijakan strategis sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas agar momentum pertumbuhan ekonomi terus terjaga dengan baik, diantaranya kami telah menyetujui UU P2SK untuk memperkuat sistem industri keuangan, menyetujui UU HKPD untuk mendorong perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, memberikan persetujuan dalam Kebijakan Fiskal melalui Transfer Keuangan Daerah (TKD) termasuk Dana Desa, menyetujui kenaikan Plafon Pembiayaan UMKM melalui KUR senilai 360 Triliun di tahun 2023 dan mendorong OJK agar maksimal memprioritaskan penyaluran kredit di Sektor Produktif seperti pertanian, peternakan, perdagangan, perkebunan dan pertambangan,” jelas Kamarussamad.
Dalam momentum Seminar Nasional, HIPKA juga aktif mendorong para pelaku usaha di Kalimantan Tengah dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), untuk mendapatkan akses permodalan dan meningkatkan Literasi Pasar Modal untuk UMKM, di tengah antusiasme masuk pasar bursa di tahun 2023.
HIPKA menghadirkan forum Pemahaman Pasar Modal bagi pelaku UMKM yang dipaparkan langsung oleh Bursa Efek Indonesia, diwakili oleh Kepala Kantor Bursa Efek Indonesia Wilayah Kalimantan Tengah Stephanus Cahyo Adiraja. Harapannya adalah agar beberapa alternatif sumber permodalan dari Pasar Modal dapat tersosialisasikan dengan baik bagi para pelaku UMKM dan mereka bisa mendapatkan alternatif pendanaan yang sehat.
HIPKA juga menghadirkan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dalam rangka komitmen dukungan kepada Pelaku Usaha Ultra Mikro (Umi) dan UMKM. Program dari PIP ini menyediakan fasilitas pembiayaan 20 Juta per orang bagi usaha Ultra Mikro yang belum dapat mengakses program pembiayaan dari Perbankan.
PIP diwakili oleh Direktur Kerjasama Pendanaan dan Akses Pembiayaan Muhammad Yusuf, dijelaskan bahwa penyaluran pembiayaan Ultra Mikro telah menjangkau 14 Kabupaten Kota di Kalimantan Tengah dengan total penyaluran pembiayaan pada 22 Juni 2023 ini mencapai 608 debitur dengan nilai penyaluran sebesar Rp 3,3 Miliar.
PIP juga berkomitmen melakukan pendampingan pelaku usaha Ultra Mikro antara lain memberikan motivasi konsultasi usaha, inkubasi usaha, fasilitasi promosi produk dan pemberdayaan berbasis komunitas terintegrasi.
Sementara itu, Deputi Komisioner OJK Imansyah, sangat senang dengan pertumbuhan UMKM, karena data menunjukkan jumlah serapan tenaga kerja yang diserap oleh UMKM mencapai 97% serta kontribusi UMKM sebesar 61,07% terhadap PDB di Indonesia.
“Sehingga OJK perlu mendukung regulasi agar kontribusi positif UMKM terhadap kinerja perekonomian nasional terus dipertahankan, OJK juga mendorong Potensi Digitalisasi Sektor Keuangan untuk melengkapi pembiayaan oleh Perbankan dan Lembaga Keuangan lainnya, akses pembiayaan kepada UMKM dapat dilakukan melalui system P2P Lending dan Securities Crowd Funding (SCF), serta pengadopsian Artificial Intelegence (AI) dalam membantu akselerasi dan peningkatan pembiayaan UMKM,” terang Imansyah.
Di tempat yang sama, Founder A’long Group Muhammad Asary memberikan edukasi Digital Marketing kepada peserta seminar yang banyak berasal dari kalangan UMKM.
“Pemanfaatan Digital Marketing ini harus dipahami oleh para pelaku usaha yang ingin memperlebar skala bisnisnya. Dengan memanfaatkan media sosial dan teknologi maka jangkauan usaha dapat lebih maksimal,” tuturnya.
HIPKA sendiri adalah tempat berimpunan dari para pengusaha yang berasal dari keluarga besar KAHMI. Saat ini organisasi bisnis dari kalangan pengusaha muslim ini sudah ikut berhimpun di Kadin Indonesia. Berdirinya HIPKA dilatarbelakangi kebutuhan bagi warga Korps Alumni HMI (KAHMI), yang memiliki SDM akademis intelektual untuk mengembangkan potensi yang dimiliki selama ini. (**)
Editor: Andrian
