Kalteng Jadi Penyangga Ibukota Negara, WALHI: Peluang atau Petaka?
Andrian Rian
1 April 2022 7:07 pm
.
4 min read
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Mega proyek pembangunan Ibu Kota Negara baru diatas lahan 256.142 hektar akan menggusur puluhan ribu masyarakat adat dan masyarakat lokal. Mega proyek ini juga akan menghancurkan hutan-hutan tersisa Kalimantan, merampas lebih dari 68 ribu hektar wilayah perairan pesisir dan belasan Daerah Aliran Sungai (DAS), serta memperbesar eksploitasi material di wilayah lainnya untuk menyokong pembangunan IKN.
Selain itu, dipilihnya lokasi IKN yang secara eksisting dikuasai oleh korporasi melalui izin-izin kehutanan, pertambangan dan perkebunan ditengarai dapat menjadi pintu “pemutihan” pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi. Semisal, pengabaian tanggungjawab korporasi untuk mereklamasi lubang tambang milik mereka. Saat ini tercatat 2.415 lubang tambang dengan total luasan 29 ribu hektar masih menganga di wilayah IKN.
Alasan pengurus negara memindahkan IKN karena secara kualitas ekologis Jakarta menurun adalah sebuah kekeliruan. Sebab, yang dibutuhkan Jakarta adalah pemulihan lingkungan serta penghentian pembangunan skala besar yang telah melampaui daya dukung serta daya tampung lingkungan Jakarta. Pindah atau tidaknya IKN, Jakarta butuh pemulihan.
Alasan lain adalah ketimpangan pembangunan dan ekonomi. Paradigma pembangunan yang dipilih pengurus negara saat ini dengan meletakkan pembangunan fisik skala besar juga sebuah kekeliruan. Pembangunan infrastruktur yang saat ini disebut sebagai Proyek Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Nasional sesungguhnya tidak berkontribusi langsung pada kesejahteraan rakyat, khususnya rakyat biasa di kampung-kampung. Faktanya negara selalu gagal mengenali kebutuhan rakyatnya. Namun itu tidak membuat pengurus negara rendah hati untuk menyatakan kegagalan dan bertanya kepada rakyat apa sesungguhnya yang menjadi kebutuhan mereka.
Kalimantan Tengah merupakan salah provinsi di pulau kalimantan yang posisinya tidak jauh dari lokasi rencana pembangunan ibukota negara, kini digadang-gadang sebagai penyangga berbagai kebutuhan di ibukota negara. Kata penyangga seolah-olah menjadikan suatu tanda bahwa Kalimantan Tengah punya tugas berat dalam memberikan pondasi yang kuat untuk mensukseskan adanya ibukota negara yang ada. Selain mendukung secara kebutuhan pembangunan tentunya secara pembangunan ekonomi akan menjadi salah satu komponen utama sebagai tanggung jawab provinsi Kalimantan Tengah.
Menyikapi hal tersebut, WALHI Kalimantan Tengah sebagai salah satu organisasi lingkungan hidup dan HAM mempunyai keresahan yang begitu besar atas hadirnya megaproyek yang ada. Terlebih Kalimantan Tengah disebut-sebut sebagai penyangga adanya ibukota negara tersebut. Mengingat selain persoalan lingkungan dan perlindungan terhadap masyarakat adat yang berada di wilayah ibukota negara. Juga memperhatikan pergeseran tata guna lahan yang bisa saja akan sangat masif dilakukan untuk menopang mandat sebagai penyangga ibukota negara.
Hal ini diungkapkan oleh Bayu Herinata selaku Direktur WALHI Kalimantan Tengah. “Kalteng saat ini sedang mempunyai tantangan berat, adapun tantangan itu berdampak sekali terhadap kondisi lingkungan hidup dengan masuknya berbagai proyek strategis nasional. Pergeseran tata guna lahan dan tata lingkungan hidup yang begitu massif dilakukan diatas sulitnya pengakuan terhadap berbagai wilayah kelola rakyat adalah suatu petaka baru,” jelas Bayu.
Bayu juga menjelaskan bahwa seharusnya pemerintah daerah tidak lalai dengan masuknya berbagai program nasional tersebut untuk melihat lebih jauh dampak yang akan menimpa masyarakat di Kalimantan Tengah sendiri.
“Pemerintah terlalu berambisi dan tidak jeli melihat persoalan pokok kalteng hari ini. Mandat sebagai penyangga Ibukota Negara bukanlah sebuah peluang, ini merupakan sebuah petaka bilamana nasib atas perlindungan wilayah kelola masyarakat Kalimantan Tengah tidak juga dikeluarkan kebijakannya,” katanya.
“Tidak relevan sekali ambisi yang berlebihan ini akan memperburuk persoalan terutama nasib masyarakat adat dan wilayah kelolanya kedepan. Bagaimana kita bisa manggatang utus bila nasib utus kita atas wilayah kelolanya terancam tergusur?,” tambah Bayu.
Maka, dengan ini WALHI Kalimantan Tengah mendesak agar pemerintah bisa mempertimbangkan ambisi pembangunan ibukota negara. Apalagi Kalimantan Tengah beberapa tahun terakhir mengalami banyaknya bencana lingkungan hidup ataupun adanya kriminalisasi atas masyarakatnya. Sudah seharusnya pemerintah bisa memperhatikan kebutuhan pokok penyelesaian nasib rakyat dulu daripada harus berambisi mendukung adanya pemindahan ibukota negara. Karena masih banyak tanggung jawab atas perlindungan nasib masyarakat adat dan lingkungan hidup kedepan yang harus segera dilakukan.
Sumber: WALHI Kalteng
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
