INTIMNEWS.COM, KASONGAN – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan terhadap laporan pertanggung jawaban kepala daerah tentang realisasi penggunaan anggaran Tahun Anggaran 2020 diterima dengan beberapa catatan penting.
Kelima Fraksi yang adai di DPRD Katingan menerima Ranperda LPJ Bupati Katingan untuk segera disahkan.
Kelima Fraksi tersebut yaitu Fraksi PDI-P, Fraksi Golkar, Fraksi PKB, Fraksi Fraksi Amanat Indonesia Raya, Terakhir Fraksi Hanura Nasdem.
Pandangan akhir diawali dengan pandangan Fraksi PDI-P melalui juru bicaranya Yudea Pratidina mengapreasi diraihnya predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah.
Kendati begitu, pihaknya mendorong pemerintah mengoptimalkan pendapatan daerah, dan penyerapan anggaran serta perbaikan pencatatan aset yang menjadi salah satu catatan penting dari BPK.
“Kami meminta semua SOPD secepatnya menyelesaikan temuan-temuan BPK RI, serta mencarikan solusi masalah PT Persada Sejahtera Agro Makmur,” katanya.
Selain itu soal penangan Covid-19, pemerintah daerah diminta terus terbuka terhadap data update Covid-19 dan memastikan kelengkapan penangan pasien.
“Kita juga mendorong pemerintah daerah secepatnya melaksanakan program-program kerja yang telah disusun agar penyerapan anggaran cepat terealisasi,” jelasnya.
Hal senanda juga diungkapan juru bicara fraksi Golkar Katingan Toni Yosepta, selain soal penyerapan anggaran penanganan covid-19. Pihaknya juga menyurati soal pelayanan PDAM Katingan dan kendala-kendalannya.
“Masalah insentif nakes yang masih sempat tertunda juga pemerintah diminta untuk secepatnya menyelesaikannya,” tegasnya.
Kemudian dilanjutkan pandangan Fraksi PKB melalui juru bicara H Hanafi menerima dengan memberi catatan kepada pemerintah daerah atas laporan realisasi penggunaan anggaran tahun 2021.
Hal serupa juga diungkapan Fraksi Amanat Indonesia Raya melalui juru bicaranya Budy Hermanto dan terakhir Fraksi Hanura Nasdem melalui jubirnya Eterly.
(M.Iqbal)
