Herson Minta Aksi Adaptasi Iklim Masuk Arah Pembangunan Kalteng

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong agar upaya menghadapi perubahan iklim tidak berhenti pada penyusunan dokumen dan kajian. Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim diharapkan menjadi bagian dari arah pembangunan daerah untuk mengurangi risiko yang dihadapi masyarakat.

Pelaksana Tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Herson B. Aden, mengatakan perubahan iklim kini memiliki dampak yang jauh lebih luas daripada sekadar persoalan lingkungan.

Menurut dia, perubahan kondisi iklim berpengaruh terhadap keberlanjutan pembangunan ekonomi, kehidupan sosial, kesehatan masyarakat, hingga potensi terjadinya berbagai bencana.

Hal itu disampaikan Herson saat membuka Konsultasi Publik Dokumen Rencana Aksi Perubahan Iklim Provinsi Kalimantan Tengah di Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya, Selasa, 2 Desember 2025.

Baca Juga:

APBD Kalteng 2027 Diproyeksikan Rp5,7 Triliun, Defisit Rp350 Miliar

Herson mengatakan strategi adaptasi perlu terhubung dengan kebijakan pembangunan yang dijalankan oleh setiap perangkat daerah. Dengan demikian, program pemerintah dapat dirancang dengan mempertimbangkan risiko iklim yang mungkin muncul di masing-masing sektor.

“Dokumen ini bukan hanya kajian, tetapi panduan yang harus diterapkan secara lintas sektor supaya kebijakan pembangunan tidak bertentangan dengan upaya pengurangan risiko iklim,” katanya.

Ia menilai Kalimantan Tengah memiliki tingkat kerentanan yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan. Pengalaman kebakaran hutan dan lahan pada periode El Nino 2015, peningkatan suhu, serta banjir yang berulang dalam rentang 2010 hingga 2024 menjadi catatan bagi pemerintah daerah.

Baca Juga:

Gubernur Kalteng Bagikan 5.000 Masker dan Vitamin untuk Warga Terdampak Kabut Asap

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa langkah menghadapi perubahan iklim membutuhkan perencanaan yang lebih sistematis dan tidak dilakukan secara parsial.

Rencana aksi yang tengah disusun diharapkan dapat membantu pemerintah daerah mengenali berbagai ancaman, menentukan prioritas penanganan, serta menyusun program adaptasi yang sesuai dengan karakteristik wilayah.

Dalam proses penyusunannya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendapat dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Hans Seidel Foundation.

Baca Juga:

Disdik Kalteng Bantah Ada Setoran Rp500 Ribu untuk Pencairan TKG Guru 3T

Herson mengatakan pendampingan dari berbagai pihak menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas dokumen, terutama agar strategi yang disusun memiliki dasar data dan kajian yang memadai.

Namun, ia menekankan bahwa kualitas dokumen pada akhirnya akan diuji melalui pelaksanaannya. Karena itu, hasil konsultasi publik diharapkan mampu memperkaya substansi rencana aksi sekaligus menjawab kebutuhan daerah.

Forum tersebut juga menjadi ruang bagi perangkat daerah dan para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan terhadap strategi adaptasi yang akan diterapkan.

Baca Juga:

Status Tanggap Darurat Karhutla Kalteng Berlaku hingga 29 September

Menurut Herson, keterlibatan berbagai pihak diperlukan karena dampak perubahan iklim tidak mengenal batas sektor. Persoalan banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta gangguan terhadap kehidupan masyarakat membutuhkan respons yang saling terhubung.

“Keterlibatan semua pihak sangat penting, karena adaptasi perubahan iklim menyangkut kepentingan masyarakat luas dan masa depan pembangunan daerah,” ujarnya.

Ia berharap Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi Kalimantan Tengah nantinya tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi benar-benar menjadi acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan.

Dengan integrasi tersebut, pembangunan daerah diharapkan tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga memiliki kemampuan yang lebih baik dalam melindungi masyarakat dari risiko perubahan iklim yang terus meningkat.

Penulis: Redha
Editor: Maulana Kawit