INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Potensi dan Sumber Daya Tenaga Kesejahteraan Sosial (PSKS) serta Relawan Sosial menjadi katalisator utama dalam upaya kesejahteraan sosial di tingkat akar rumput. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Tengah, H. Sugianto Sabran, saat meresmikan Jambore PSKS/Relawan Sosial di GPU Manggatang Tarung, Kabupaten Kapuas, pada Sabtu, 14 September 2024.
“Jambore PSKS menjadi momentum yang tepat untuk mempererat tali silaturahmi dan solidaritas antar relawan sosial yang tergabung dalam PSKS di Kalimantan Tengah. Selain itu, juga untuk memperkuat peran pilar-pilar sosial, khususnya dalam memfasilitasi akses masyarakat terhadap sumber daya program dan bantuan sosial yang diberikan Pemerintah Pusat dan Daerah. Kegiatan ini sangat penting untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan sinergi, khususnya dalam konteks tanggap bencana,” tutur Gubernur.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Jambore PSKS adalah kesempatan penting untuk memperjuangkan pemenuhan hak dan perlindungan anak, serta memastikan upaya tersebut bebas dari diskriminasi, berkontribusi pada visi Anak Terlindungi Indonesia Maju.
“Saya menghimbau agar inisiatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus berjalan secara sinergis dan berkelanjutan. Komitmen kita dalam menangani permasalahan masyarakat harus teguh, karena hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan pembangunan dan kemajuan bangsa kita di masa mendatang,” pungkasnya.
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H. Edy Pratowo, mencatat adanya peningkatan signifikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Tengah, yang meningkat dari Rp3,4 triliun pada tahun 2016 menjadi lebih dari Rp10 triliun saat ini.
“Peningkatan APBD yang cukup signifikan ini diharapkan dapat mendukung kemampuan Pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” tutur Wagub.
Wakil Gubernur juga menyampaikan bahwa pemindahan ibu kota provinsi ke Kalimantan Timur bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia, khususnya generasi muda, agar mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan meraih gelar sarjana.
“Kami telah menginisiasi program kuliah gratis bagi 10.000 mahasiswa, selain program Tabungan Beasiswa Berkah (TABE) yang memberikan beasiswa sebesar 7,5 juta per tahun. Selain itu, kami juga memberikan dukungan kewirausahaan bagi mahasiswa yang berkecimpung di dunia usaha,” ujarnya.
“Melalui inisiasi ini, kami berharap seluruh peserta jambore dapat saling berinteraksi, memanfaatkan kesempatan untuk menjalin silaturahmi, dan memperluas jaringan untuk memaksimalkan potensi diri,” imbuhnya.
Wagub berharap, jambore PSKS dapat menggalang kolaborasi dan sinergi antara Pemerintah, SDM Kesejahteraan Sosial, dan pemangku kepentingan terkait lainnya untuk menanggulangi masalah sosial secara efektif.
“Dengan sinergi yang kuat, upaya kita dalam menanggulangi tantangan sosial akan lebih berdampak,” tutupnya.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, Eddy Karusman, melaporkan bahwa kegiatan jambore PSKS Kalimantan Tengah ini bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan dan kekompakan antar anggota PSKS, memupuk kebersamaan dalam tugas kemasyarakatan, dan meningkatkan kekompakan dalam melaksanakan tugas sosial di Kalimantan Tengah.
Acara dilanjutkan dengan penyerahan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kepada berbagai lembaga disabilitas, antara lain DPD Gerkatin Provinsi Kalimantan Tengah, DPD PPDI Provinsi Kalimantan Tengah, DPD HWDI Provinsi Kalimantan Tengah, dan DPD Pertuni Provinsi Kalimantan Tengah, yang masing-masing menerima Rp100.000.000. Selain itu, Gubernur Kalimantan Tengah juga memberikan bantuan sembako sebanyak 500 paket untuk 32 LKSA di seluruh wilayah, dengan nilai total Rp250.000.000. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah juga mengalokasikan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada 350 keluarga senilai Rp875.000.000, serta bantuan lanjutan kepada 50 keluarga di Kabupaten Kapuas senilai Rp125.000.000. Bantuan lainnya berupa relawan sosial (pekerja sosial masyarakat) sebesar Rp2.822.000.000, relawan TAGANA dan PORDAM sebesar Rp3.160.000.000, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebesar Rp1.290.000.000, dan pendamping operasional PKH se-Kalimantan Tengah sebesar Rp2.822.000.000.
Penulis: Redha
Editor: Andrian
