INTIMNEWS.COM., KASONGAN – Juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan Sugianto mengingatkan Satuan Organisasi Daerah (SOPD) memperhatikan Perintah Presiden Republik Indonesia agar untuk setiap pengadaan barang yang melalui Dana APBD supaya memprioritaskan produksi dalam negeri.
Sugianto menuturkan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia merupakan kebijakan positif untuk mendorong produksi dan konsumsi produk dalam negeri.
Manfaatnya, untuk meningkatkan minat masyarakat dalam mencintai produk buatan dalam negeri, terutama karya usaha mikro, kecil dan menengah maupun koperasi lokal.
“Kebijakan ini sangat positif mendorong produksi dan penggunaan barang dalam negeri,” ungkapnya saat menyampaikan pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Katingan terhadap Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2022, di ruang rapat Paripurna DPRD setempat, Jumat 16 September 2022.
Kebijakan tersebut telah tertuang dalam surat edaran bersama (SEB) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah menerbitkan dua Surat Edaran Bersama (SEB). SEB pertama terbit pada 11 Mei 2021 dengan Nomor 027/2929/SJ tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.
Sedangkan SEB kedua dengan nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah. Kedua SEB itu merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengadaan barang dan jasa.
Dia menambahkan, penggunaan produk dalam negeri bakal membantu jajaran pemerintah daerah terhindar dari potensi pelanggaran hukum. Lebih dari itu, pembelian barang dan jasa melalui e-Katalog dapat pula membantu pemerintah daerah mengetahui harga barang dan jasa secara terukur dan transparan.
Dikesempatan itu juga Fraksi PKB DPRD Kabupaten Katingan setuju dan mendukung Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2022.
Fraksi PKB juga meminta agar semua SOPD mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan lebih cepat lebih baik terhadap anggaran murni dan perubahan untuk secepatnya dilaksanakan kepada segala kegiatan dengan baik dan benar.
“Bagi SOPD yang mempunyai target pendapatan agar bekerja lebih keras untuk mencapai target yang telah ditetapkan minimal 100 persen. Kemudian terkait bencana banjir di Katingan ini hendaknya mendapat perhatian ekstra kerja keras, karena keadaan curah hujan semakin meningkat dan hampir terjadi setiap hari,” pungkasnya.
Penulis : Bitro
