INTIMNEWS.COM – Fraksi partai Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur (Kotim) mengingatkan penyelenggara pemilu harus benar-benar menjamin hak pilih masyarakat. Serta jangan sampai warga kehilangan hak pilih hanya karena keteledoran penyelenggara pilkada.
“Pemerintah juga diminta menunjukkan independensi aparatur desa, kelurahan dan kecamatan serta independensi aparatur sipil negara. Hal ini penting agar masyarakat tidak dirugikan dan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai aturan serta berdasarkan kepentingan masyarakat,” tegas juru bicara fraksi partai demokrat, Parningotan Lumban Gaol, Jum’at 18 September 2020.
Ia juga menegaskan sampai publik figur mempertontonkan kepada masyarakat ketidak netralan, baik langsung maupun tidak langsung serta meminta setiap pihak menunjukan independensi dan kredibilitas kepada masyarakat.
“Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus netral dan benar-benar untuk kepentingan masyarakat. Penggunaan APBD jangan sampai tidak netral atau berpihak kepada salah satu pasangan calon karena apabila masyarakat mengetahui ada ketidaknetralan dalam penggunaan APBD tersebut maka kita akan menjadikan dan mewariskan pemimpin-pemimpin yang tidak kredibel dan tidak berintegritas tinggi,” tutupnya.
(jimmy)
