INTIMNEWS.COM, MUARA TEWEH – Hasrat, S.Ag mencecar pihak pemerintah daerah terkait dengan BPJS kesehatan masyarakat Barito Utara, terutama pada data kematian warga yang sudah meninggal.
Hal itu disampaikan saat rapat dengar pendapat dengan pihak Asisten II Setda Barito Utara, Dinas Sosial PMD dan Dinas Kesehatan Barito Utara dan kepala kantor BPJS kesehatan cabang Muara Teweh.
“Kita harus akui beban anggaran kita saat ini sangat terbatas, dan untuk itu perlu selektif dalam hal penetapan masyarakat penerima BPJS kesehatan dengan mengikuti aturan dari Kementrian Soail RI,” kata Politisi PAN Barito Utara tersebut, Selasa 18 Januari 2022 di ruang rapat dengar pendapat DPRD Barito Utara.
Tambahnya, namun bagaimanapun juga BPJS kesehatan untuk masyarakat tidak mampu Barito Utara tetap harus berjalan. Tetapi jika menyikapi dengan keterbatasan anggaran sebagiamana yang disampaikan, maka perlu selektif di dalam pendataannya.
“Saya sangat terkejut jika menyimak dari laporannya ada masyarakat yang sudah meninggal tapi pemerintah daerah masih bayar, tentunya itu sangat disayangkan terhadap beban anggaran,” kata Ketua Fraksi Amanat Rakyat Karya Sejahtera itu lagi.
Anggota dewan tiga periode itu juga menambahkan, kepada pemerintah daerah khususnya PMD Barito Utara untuk dapat ditindak lanjuti mengenai data kematian warga desa dan kelurahan yang menerima BPJS kesehatan agar bisa dilaporkan untuk penghapusan data kalau dia menerima BPJS kesehatan subsidi.
Penulis: Saleh
Editor: Andrian
