INTIMNEWS.COM,SAMPIT – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kotawaringin Timur resmi menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT Bank Kalteng dalam rangka mengintegrasikan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dengan CMS (Cash Management System) Corporate milik Bank Kalteng.
Kepala Dinas PMD Kotim Raihansyah menyatakan, bahwa kerjasama ini merupakan langkah strategis dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan desa.
Perjanjian ini juga diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan dan akuntabel.
“Dengan adanya kerjasama ini, kita berharap pengelolaan keuangan desa dapat semakin efisien dan mengurangi penggunaan transaksi tunai. Ini adalah bagian dari upaya kita untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan di tingkat desa,” ujar Raihansyah, Selasa 1 Oktober 2024.
Sebagai bagian dari inisiatif ini, pilot project akan dilaksanakan di dua desa, yaitu Desa Eka Bahurui dan Desa Bagendang Hilir.
“Dua desa ini akan menjadi model awal penerapan integrasi aplikasi Siskeudes dengan CMS Corporate, di mana semua transaksi keuangan akan dilakukan secara digital, guna meminimalkan penggunaan uang tunai dan mempercepat pelaporan keuangan,” lanjutnya.
Penandatanganan kerjasama ini juga dihadiri oleh juga oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kaim Marjuki yang memberikan dukungan penuh terhadap program ini.
“Kolaborasi antara DPMD dan Bank Kalteng diharapkan dapat menjadi langkah penting dalam mewujudkan desa-desa yang lebih maju dan mandiri dari sisi pengelolaan keuangan,” lanjut Raihansyah.
Aplikasi Siskeudes yang terintegrasi dengan CMS Corporate PT Bank Kalteng diharapkan akan memudahkan desa dalam melakukan transaksi keuangan secara digital, mengurangi risiko penyelewengan, dan mempermudah pelaporan keuangan secara real-time.
“Hal ini diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif dalam menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan dana desa,” bebernya.
Selain itu, perjanjian ini juga diharapkan akan memberikan dampak positif bagi pengembangan desa di Kalimantan Tengah.
“Serta menjadi model bagi provinsi lain di Indonesia yang sedang berupaya meningkatkan tata kelola keuangan desa,” pungkasnya.
