INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG), merupakan salah satu komoditas yang sangat penting dalam menunjang setiap kegiatan masyarakat tak hanya di perkotaan namun juga di pedesaan.
Terkait dengan hal tersebut, anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Alexius Esliter menyarankan agar pendistribusian BBM dan LPG khususnya di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dapat di salurkan lewat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau Koperasi.
“Harapan saya pendistribusian atau penyaluran BBM dan LPG bersubsidi ke tingkat desa-desa juga dengan harga subsidi tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) dan hanya di kenakan ongkos angkut saja,” ucap legislator dari Dapil II Kalteng (Kotim, Seruyan) tersebut, Selasa 10 Agustus 2021.
Legislator yang membidangi Hukum, Pemerintahan, dan Keuangan ini menyarankan agar BBM dan LPG bersubsidi, dapat di salurkan melalui BUMDes ataupun Koperasi desa, sehingga nantinya benar-benar dapat dinikmati oleh masyarakat.
“Saya menilai bahwa sistem pendistribusiannya yang masih kurang pas untuk di wilayah Kotim, selalu mengandalkan distributor dalam kota, sehingga untuk wilayah di tingkat desa tidak pernah merasakannya,” tegas Alexius.
Politisi dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD Kalteng ini menyampaikan, salah satu contoh jika LPG bersubsidi di desa rata-rata dijual dengan Rp 40.000 – Rp 50.000/tabung, maka harga tersebut tentunya bukan HET yang telah di tetapkan oleh pemerintah.
Sehingga dia menilai jika sistem pendistribusiannya tetap seperti itu maka masyarakat di desa tentunya tidak akan pernah merasakan manfaat subsidi yang diberikan oleh pemerintah pusat.
“Jika subsidi dari Pemerintah tidak sampai ke masyarakat, maka satu-satunya langkah yang dapat dilakukan adalah dengan terpaksa mencabut subsidi tersebut,” tutup Alexius.
