INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, Rizky R. Badjuri, terlibat dalam diskusi panel bersama Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono. Acara ini berlangsung di Swiss Belhotel Danum, Palangka Raya, pada Jumat, 28 Juni 2024. Diskusi panel tersebut merupakan bagian dari Borneo Forum ke-7 tahun 2024, acara tahunan yang diselenggarakan oleh GAPKI Regional Kalimantan.
Fokus diskusi tersebut adalah untuk membahas berbagai tantangan yang dihadapi dalam perkebunan kelapa sawit.
Dalam acara bincang-bincang tersebut, Rizky R. Badjuri menyoroti bahwa sektor kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia kerap kali bergelut dengan berbagai masalah yang tak kunjung usai. Ia mengidentifikasi empat tantangan signifikan, yaitu merambahnya perkebunan kelapa sawit PBS dan perkebunan swadaya ke kawasan hutan, rendahnya produktivitas perkebunan swadaya, terutama yang tidak tergolong eks-plasma, kemitraan perkebunan swadaya dengan PBS yang belum optimal, dan belum memadainya penerapan teknik budidaya kelapa sawit yang efektif oleh perkebunan swadaya.
“Mendapatkan sertifikasi ISPO atau Indonesian Sustainable Palm Oil dapat menjadi solusi yang tepat,” ungkapnya.
“Untuk membangun perkebunan kelapa sawit yang tangguh, berkelanjutan, dan berdaya saing, kepatuhan terhadap berbagai persyaratan hukum dan peraturan, seperti HGU dan Fasilitasi Pengembangan Perkebunan Rakyat (FPKM), sangat penting,” imbuhnya.
Rizky juga menegaskan, dalam mendukung iklim investasi yang baik, termasuk di sektor perkebunan kelapa sawit, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memfasilitasi sertifikasi ISPO bagi PBS yang sudah beroperasi, sebagai prasyarat untuk memperoleh sertifikasi RSPO agar dapat masuk pasar ekspor. Selain itu, mendorong perusahaan perkebunan yang wilayahnya sudah berstatus APL (Areal Penggunaan Lain) yang belum memiliki HGU (Hak Guna Usaha), untuk segera mengurus HGU, dengan catatan tidak berada di Kawasan Hutan.
Ia berharap, melalui pembahasan yang sangat strategis ini, mampu memperbaiki tata kelola industri kelapa sawit, sehingga dapat memberikan dampak positif secara menyeluruh, baik bagi Perkebunan Besar Swasta (PBS), pemerintah, maupun masyarakat.
Sebagai informasi, Borneo Forum ke-7 tahun 2024 telah dibuka secara resmi oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Gubernur Kalimantan Tengah H. Sugianto Sabran dan dihadiri oleh Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang, Ketua Panitia Borneo Forum ke-7 Bernhard R. Setyawan, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Achmad Maulizal Sutawijaya, Anggota Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah, Para Kepala Perangkat Daerah dan Pimpinan Instansi Vertikal Provinsi Kalimantan Tengah serta Para Ketua Cabang GAPKI beserta seluruh pengurus dan anggota.
Penulis : Redha
Editor : Andrian
