Dewan, Peningkatan PAD Jadi Solusi Percepatan Pembangunan
INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) disepakati berada di angka 1,6 triliun rupiah. Jumlah ini masih terbilang kecil untuk ukuran kabupaten induk.
Pasalnya, Lebih dari separuh dari APBD tersebut digunakan untuk belanja langsung, sisanya untuk belanda tidak langsung, termasuk peningkatan infrastruktur dan membiayai program pemerintah lainnya.
Untuk mensiasati hal itu, Pemkab Kobar didorong terus berupaya meningkatan pendapatan daerah guna mempercepat pembangunan, sebab saat ini mayoritas pendapatan masih ditopang dana transfer dari pusat.
Mengomentari hal ini, Anggota DPRD Kobar, Sutiyana, menyebut PAD menjadi solusi agar pembanguanan semakin gencar dilakukan Pemda. Minimal PAD Kobar bisa menyentuh angka 30 persen dari APBD.
“Pendapatan asli daerah kita belum mencapai target yang ditetapkan. Penentuan target tentu ada dasarnya, ini yang menjadi PR setiap dinas bagaimana PAD bisa terserap optimal,” ucapnya, Rabu 22 Nopember 2023.
Ada 11 item pajak yang saat ini dikelola Pemda melalui badan pendapatan asli daerah (Bapenda). Dari jumlah itu, diharapkan masing pajak daerah bisa meningkat seiring perkembangan dunia usaha di Kobar.
“Untuk sektor pariwisata, saya menyarankan agar pungutan pajak wisata di kawasan pesisir Bogam Raya dilakukan per titik destinasi, sehingga masyarakat bisa memilih akan berwisata di tempat wisata yang diinginkan” katanya.
Sementara untuk pajak restoran, dia memberikan masukan supaya pengenaan pajak restoran tidak tebang pilih agar tidak menimbulkan kecemburuan sesama pengusaha kuliner.
Dia juga menyampaikan bahwa pentingnya Pemda memberikan penghargaan kepada pengusaha restoran. Apresiasi itu diharapakan menjadi motivasi agar berlomba-lomba tertib pajak daerah.
Sutiyana menegaskan bahwa pentingnya pemanfaatan digitalisasi untuk meningkatkan PAD. Hal ini perlu diterapkan guna memberi kemudahan kepada wajib pajak.
Tak hanya itu, untuk mencegah kebocoran, perlu adanya integrasi pajak daerah ke kas daerah. Setiap ada transaksi, pajak langsung otomatis masuk ke rekening Pemda.
Sebelum integrasi diterapkan, Sumber Daya Manusia (SDM) perlu ditingkatkan. Penentuan target harus sesuai kajian. PAD daerah ini sangat minim, jadi perluterus menggali potensi yang ada,
“Saya sangat setuju adanya integrasi supaya mencegah kebocoran, contoh restoran dan hotel. Harusnya pajak yang dibayarkan pelanggan langsung masuk ke rekening daerah,” pungkasnya.
(Yus)
