INTIMNEWS.CIM,SAMPIT – Anggota Komisi III DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Riskon Fabiansyah mendukung rencana pemerintah daerah (pemda) mengantisipasi penghapusan tenaga honorer dengan outsourcing.
Kita mendukung rencana pemerintah daerah melibatkan pihak ke tiga atau outsourcing untuk antisipasi penghapusan tekon, tapi saat ini belum fix,” jelas Wakil Ketua Komisi III ini.
la kembali mempertanyakan rencana pemda untuk memberlakukan outsourcing bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mengisi formasi yang kosong jika penghapusan tekon karena saat ini belum ada kepastian yang terhadap nasib tekon.
“Kabarnya ini yang belum sampai ke kami selaku mitra pemda. Apakah memang sudah fix untuk tahun depan diberlakukan outsourcing untuk mengisi formasi yang memang perlu dalam rangka pelayanan di masyarakat,” lanjutnya.
Menurutnya, ada dua pelayanan yang betul-betul tidak boleh kosong nantinya yakni kesehatan dan pendidikan, hal ini harus menjadi pemda.
“Kita takutnya nanti di sektor kesehatan dan pendidikan yang menjadi terkendala gara-gara ini belum fix. Pemda harus mempercepat langkahnya,” demikian Riskon.
Diketahui jumlah tekon atau non ASN di Kotim saat ini kurang lebih sebanyak 2.300 orang. Jumlah itu belum termasuk tenaga honorer di satuan pendidikan yang dibayar menggunakan Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSR).