INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Palangka Raya M Hasan Busyairi, menyoroti terkait masih adanya SMA atau sekolah unggulan.
Menurut Wakil Ketua Komisi C tersebut, bahwa sekolah unggulan sekarang tidak bisa diterapkan lagi, karena menyebabkan ketidakadaan keadilan pendidikan
“Jadi terkait program sekolah unggulan ini beberapa tahun lalu sudah kita legislasikan di Kota Palangka Raya, tetapi terkait masalah pemerataan pendidikan dan keadilan pendidikan itu tidak bisa kita katakan bahwa ini sekolah unggulan dan ini tidak sekolah unggulan,” ucapnya saat ditemui di Kantor DPRD Palangka Raya,Jumat, 19/8/2022.
Ia kemudian melanjutkan bahwa kalau sekolah unggulan masih diterapkan berarti tidak ada keadilan dalam pelaksanaan pendidikan.
“Karna kalau misalnya itu kita masih terapkan berarti tidak adanya keadilan dalam pelaksanaan pendidikan,” ungkapnya.
Politisi Partai Golkar itu berharap tidak adanya lagi sekolah unggulan dan diganti dengan sekolah penggerak. “Sekarang ini kita berharap tidak adanya lagi sekolah unggulan dan kisi-kisi yang ada akan diganti dengan sekolah penggerak,” ujarnya.
Lebih lanjut ia kemudian menjelaskan sekolah penggerak hadir untuk memperbaiki mutu pendidikan. “Sekolah penggerak ini hadir sebagai peningkatan mutu daripada kualitas pendidikan, sehingga anak didik kita nanti kita harapkan disetiap sekolah itu ada sekolah penggerak,” jelas Hasan.
Ia kemudian menambahkan bahwa dampak dari sekolah penggerak ini akan meningkatkan kualitas pendidikan dan pemerataan.
“Sehingga dampak daripada itu semua dapat meningkatkan mutu pendidikan dapat lebih bagus, meningkat dan semua merata,” tegasnya.
“Dan nantinya tidak ada lagi yang namanya misal SMA 5 sekolah unggulan, SMP 2 sekolah unggulan lalu bagaimana dengan sekolah yang lain dan ini akan menimbulkan tidak adanya pemerataan pendidikan,” sambung M Hasan.
Ia kemudian berharap bahwa semua pihak dapat saling membantu dan mendorong untuk mendapatkan pendidikan yang layak tanpa membeda-bedakan sehingga terciptanya pemerataan.
“Wajib bagi kita semua pemerintah memberikan dorongan dan dukungan untuk mendapatkan pendidikan yang selayaknya dan tidak membedakan antara satu dengan yang lain karena semuanya sama rata, dan jangan sampai ada satu yang diunggulkan dan satunya tidak. Sehingga itulah kenapa sekolah unggulan dihapus dan diganti dengan sekolah penggerak untuk perbaikan mutu pendidikan,” tutup M Hasan.
Editor: Andrian
