
INTIMNEWS.COM, KASONGAN – Bupati Katingan, Saiful memimpin rapat koordinasi terkait Penyerahan Keputusan Bupati Katingan mengenai Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Tahap Pertama Tahun Anggaran 2024. Berlangsung di Ruang VIP Rumah Jabatan Bupati Katingan, Senin 14 April 2025.
Kegiatan ini dihadiri oleh Plt Sekda Katingan dan kepala perangkat daerah terkait, pejabat struktural, serta jajaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Katingan.
Rapat ini merupakan bagian dari rangkaian penting dalam proses administrasi kepegawaian, serta forum koordinasi untuk membahas tantangan dalam pelaksanaan pengangkatan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan.
Dalam arahannya, Bupati Saiful menyampaikan bahwa proses seleksi PPPK tahap pertama telah berjalan dengan baik tanpa kendala yang berarti.
Selain itu, ia mengapresiasi kerjasama semua pihak dalam mendukung kelancaran pelaksanaan seleksi dan pengangkatan ini.
“Untuk tahap pertama, semuanya berjalan lancar. Tidak ada masalah signifikan baik dengan PPPK maupun CPNS. Namun, kita harus mulai mempersiapkan diri untuk tahap kedua, yang jumlahnya jauh lebih besar dan tentu akan menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam hal anggaran,” ungkap Saiful.
Ia menekankan bahwa tahun ini merupakan momentum terakhir untuk pengangkatan PPPK, karena berdasarkan informasi dari pemerintah pusat, tahun 2025 adalah tahun terakhir rekrutmen PPPK. Oleh karena itu, pengambilan keputusan harus dilakukan dengan hati-hati dan realistis.
“Dengan jumlah formasi tahap kedua sebanyak 1.226, kita tidak dapat mengangkat semuanya sekaligus. Kita harus membuat pilihan yang tepat, dengan mempertimbangkan kemampuan kita. Oleh karena itu, keputusan harus didasarkan pada skala prioritas, dan yang utama adalah mereka yang telah terdaftar dalam database BKN,” ujarnya.
Bupati juga menegaskan bahwa kondisi anggaran daerahsaat ini, belum sepenuhnya stabil untuk mendukung pengangkatan dalam jumlah besar.
“Oleh karena itu, solusi terhadap hasil seleksi tahap kedua akan dikoordinasikan kembali dengan pemerintah pusat, untuk menemukan langkah-langkah terbaik yang tetap menguntungkan pekerja honorer, namun juga realistis terkait kemampuan fiskal daerah,” ucapnya.
Editor: Andrian