Bupati Kotim Siap Ikuti Keputusan Pemerintah Pusat Terkait Wacana Pilkada Dipilih DPRD

INTIMNEWS.COM,SAMPIT – Wacana perubahan sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia yang akan dipilih oleh DPRD semakin ramai diperbincangkan.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor menyatakan kesiapannya mengikuti keputusan pemerintah pusat terkait mekanisme Pilkada ke depan.

“Wacana ini bukan berasal dari kita di daerah, tetapi disampaikan oleh Presiden. Demokrasi kita memang sudah berjalan dengan baik, tetapi jika dipelajari, biaya atau pengeluaran saat pemilihan langsung sangat besar,” kata Halikinnor, Senin 3 Maret 2025.

Halikinnor menjelaskan bahwa wacana Pilkada melalui DPRD ini muncul sebagai upaya efisiensi anggaran. Dengan sistem pemilihan langsung, biaya yang dikeluarkan negara dan kandidat sangat tinggi, sehingga muncul pertimbangan untuk mengembalikan sistem seperti sebelumnya.

“Kita akan mengikuti instruksi pemerintah pusat, apakah sistem Pilkada tetap langsung atau dikembalikan ke legislatif. Karena pembuatan undang-undang adalah kewenangan DPR RI dan pemerintah pusat, maka kita di daerah hanya mengikuti kebijakan tersebut,” lanjutnya.

Baca Juga:

Hadapi Efesiensi Anggaran, Bupati Kotim Minta Perangkat Daerah Penghasil PAD Maksimalkan Pendapatan 

Ia menegaskan bahwa apa pun keputusan yang diambil, baik tetap melalui pemilihan langsung atau dipilih oleh DPRD, dirinya siap menjalankan instruksi pusat. Apalagi, dalam pidato pelantikannya, Presiden Prabowo Subianto sempat menyampaikan pemikiran tentang kemungkinan Pilkada melalui DPRD.

“Tentunya, ini akan melalui kajian mendalam oleh lembaga-lembaga di pusat. Memang, meskipun biaya Pilkada langsung besar, ada dampak positifnya bagi masyarakat, seperti meningkatkan pendapatan pelaku UMKM melalui produksi alat peraga kampanye seperti baliho dan spanduk,” ujarnya lagi.

Namun, Halikinnor percaya bahwa pemerintah pusat akan mengambil keputusan berdasarkan evaluasi dan pembahasan yang matang.

“Kita di daerah tentu akan tegak lurus dengan kebijakan pemerintah pusat,” pungkasnya.

Baca Juga:

BPS Dorong Penguatan Stok Komoditas Penyumbang Inflasi di Sampit