INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Provinsi Kalimantan Tengah mengelar Rapat Koordinasi Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2023, bertempat di Swiss-Belhotel Danum, Palangka Raya, Rabu (8/11/2023). Rakor dipimpin langsung oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (Sahli KSDM) Suhaemi.
Dalam arahannya, Suhaemi mengatakan bahwa Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan yang mengakibatkan bencana asap hampir setiap tahun menjadi permasalahan yang harus ditindaklanjuti dengan serius. Karhutla membuat lumpuh sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, industri, pariwisata dan ekonomi serta pendidikan.
Setelah fase Tanggap Darurat berakhir, maka upaya pemulihan segera dilakukan yakni melalui langkah-langkah Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU-PASNA) yang akan menjadi dasar rencana aksi kegiatan pemulihan pasca bencana untuk mengurangi dampak akibat kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan.
“Penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan harus segera dilakukan, namun tetap terencana dengan baik. Dalam rangka penanganan pasca bencana karhutla tentunya kita sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), penggiat dan relawan kebencanaan harus mengerti, memahami, dan mampu melaksanakan kegiatan dan kebijakan rehabilitasi, serta rekonstruksi khususnya untuk penanganan pasca bencana kebakaran hutan dan lahan,” tuturnya.
Lebih lanjut disampaikan, BPBPK Prov. Kalteng sampai saat ini terus belajar dan berkembang dalam rangka mewujudkan Kalimantan Tengah yang Makin BERKAH dan TANGGUH bencana sesuai dengan amanat Undang undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. “BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah selalu bekerja sama atau berkoordinasi dengan berbagai pihak, instansi/dinas terkait, dunia usaha, media massa dan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Tengah,” ujar Suhaemi.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pelaksana BPBPK Prov. Kalteng Ahmad Toyib dalam laporannya menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan rakor yakni untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Penanganan Pasca Karhutla di daerah, khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah, untuk meningkatkan, dan memantapkan koordinasi dalam hal penyelenggaraan Penanggulangan Pasca Karhuta di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
“Selain itu, juga untuk memberikan pengetahuan tentang Penanganan Pasca Karhutla dengan mengedepankan konsep build back better, safer, and sustainable yang berbasis pengurangan risiko bencana tanpa mengesampingkan kearifan lokal,” bebernya.
Adapun peserta rakor berasal dari BPBBPK Prov. Kalteng, Instansi Vertikal, Dinas/Instansi Teknis Provinsi Kalteng, BPBD Kab/Kota dan Organisasi Nirlaba, Asosiasi Pengusaha dan Relawan Kebencanaan, serta perwakilan media.
Kemudian, narasumber dan pemateri yaitu dari Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial, Ekonomi dan Sumber Daya Alam Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Kalimantan Tengah.
Sumber: MMC Kalteng
Editor: Andrian