INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Bencana Daerah Se-Kalimantan Tengah, Senin (4/11/2024), di Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.
Sekretaris BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah, Agus Suyanto, menyampaikan bahwa Kalimantan Tengah merupakan salah satu wilayah dengan potensi bencana yang cukup tinggi, seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrem, hingga bencana sosial.
“Indeks Risiko Bencana Kalimantan Tengah pada tahun 2023 berada pada kategori sedang, yaitu sebesar 121,71. Namun, kejadian bencana masih sering terjadi di daerah rawan, yang berpotensi menyebabkan korban jiwa dan kerugian harta benda,” jelas Agus.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berupaya menyusun kebijakan terpadu untuk menangani potensi bencana, mulai dari pencegahan, mitigasi, hingga rehabilitasi.
“Rapat ini bertujuan untuk mensinergikan kebijakan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dalam perencanaan penanggulangan bencana untuk periode 2025–2029,” lanjut Agus.
Kepala Pelaksana BPBPK Ahmad Toyib, mewakili Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, menyoroti tantangan pengelolaan dataran gambut.
“Pengelolaan dan perlindungan lahan gambut menjadi perhatian utama untuk mengurangi risiko kebakaran dan banjir. Hal ini membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan,” paparnya.
Toyib juga memaparkan data dari Dokumen Kajian Risiko Bencana, yang menunjukkan bahwa risiko bencana seperti banjir, cuaca ekstrem, dan kebakaran hutan serta lahan berada pada kategori tinggi.
“Khusus bencana banjir dan kebakaran hutan, kejadian besar tercatat pada tahun 2015 dan 2019. Ini menjadi pembelajaran penting untuk perencanaan penanggulangan bencana ke depan,” ungkapnya.
Toyib berharap rapat ini dapat memperkuat koordinasi dan pemahaman dalam perencanaan penanggulangan bencana.
“Diharapkan kegiatan penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Tengah dapat berjalan secara terpadu, terarah, dan menyeluruh. Dengan sinergi yang baik, kita dapat meminimalkan risiko bencana di masa depan,” tutupnya.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Dalam Negeri. Turut hadir pejabat administrator, pengawas, dan pejabat fungsional di lingkup BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah.
**Penulis:** Redha
**Editor:** Andrian
