INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Untuk mendukung pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024, Kelompok Kerja Perumahan, Permukiman, Air Minum, dan Sanitasi (Pokja PPAS) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar *Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program PPSP Tahun 2024*. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Tulip Aurila Hotel Palangka Raya, Kamis (5/12/2024).
Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, dalam sambutannya saat membuka acara, menekankan pentingnya rapat ini sebagai langkah refleksi untuk menilai capaian pembangunan sanitasi sekaligus menyusun strategi percepatan yang lebih efektif ke depan.
Leonard menyampaikan bahwa pembangunan sanitasi memiliki peran penting dalam mendukung Sustainable Development Goals (SDG’s), khususnya dalam mencapai akses air minum layak dan sanitasi dasar bagi seluruh masyarakat Indonesia pada tahun 2030.
“Pembangunan bidang sanitasi tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pencegahan stunting. Sanitasi, perumahan, dan pengelolaan air limbah adalah indikator penting dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah,” ujar Leonard.
Leonard memaparkan capaian Provinsi Kalimantan Tengah di bidang sanitasi pada tahun 2023:
– Akses sanitasi layak mencapai 76,31% (melampaui target 76%)
– Akses sanitasi aman sebesar 11,16% (melampaui target 7%)
– Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) berada di 2,53% (mendekati target 2%)
Meski demikian, Leonard menegaskan perlunya akselerasi pembangunan sanitasi aman dan berkelanjutan yang ditargetkan mencapai 30% dalam RPJMN 2025-2029. Saat ini, terdapat gap sebesar 18,84% yang memerlukan langkah strategis meliputi regulasi, teknis, pendanaan, kelembagaan, dan peningkatan partisipasi masyarakat.
Leonard menjelaskan bahwa rancangan teknokratik RPJMN 2025-2029 menuntut perubahan paradigma dari fokus pada sanitasi layak menjadi sanitasi aman dan berkelanjutan. Strategi multi-aspek akan menjadi kunci untuk mencapai target ini, termasuk penguatan kerangka regulasi dan dukungan pendanaan yang lebih efektif.
Dalam pemantauan dan evaluasi program PPSP, Leonard meminta kabupaten/kota segera memperbarui data sanitasi pada platform *Nawasis*. Data tersebut akan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan sanitasi untuk tahun 2026 mendatang, dengan fokus pada pengelolaan air limbah, eliminasi BABS, dan pengelolaan sampah yang terintegrasi.
“Sanitasi tetap menjadi prioritas utama, terutama dalam kaitannya dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penanganan stunting,” pungkasnya.
Rapat ini dihadiri oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappedalitbang Provinsi Kalteng, Yohanna Endang, perwakilan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Tengah, Borneo Saputra, serta perwakilan dari Bappeda dan OPD terkait dari kabupaten/kota se-Kalteng.
Diharapkan rapat ini mampu menghasilkan langkah strategis untuk mempercepat pembangunan sanitasi yang aman dan berkelanjutan, sehingga berdampak positif pada kualitas hidup masyarakat Kalimantan Tengah.
Penulis: Redha
Editor: Andrian
