Banyak Sengketa Lahan Libatkan PBS dan Masyarakat, Legislator Kotim: Ini Bom Waktu
Akhiruddin Djamil
30 Maret 2022 9:16 am
.
2 min read
INTIMNEWS.COM, SAMPIT – Anggota DPRD Kotim dari Fraksi Golkar Abdul Kadir angkat bicara soal maraknya konflik yang melibatkan masyarakat dengan perusahaan besar swasta (PBS) khusunya perkebunan kelapa sawit.
Menurutnya, konflik yang sering terjadi antara masyarakat dengan pihak PBS yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur, harus disikapi dengan cepat dan jangan dibiarkan berlarut-larut oleh Pemerintah Daerah Kotim.
Pasalnya polemik tersebut bisa menjadi bom waktu yang kapan saja bisa meledak, dampaknya semua pihak yang akan merugikan. Abdul Kadir mengungkapkan, sengketa lahan merupakan permasalahan yang banyak ditemukan, sedangkan dalam penyelesaiannya terkadang lamban.
Tentunya hal tersebut patut menjadi perhatian serius oleh Pemkab selaku pihak yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, sehingga konflik antara kedua pihak bisa diselesaikan.
Berkaitan dengan pola kemitraan atau Plasma 20 persen membangun perkebunan masyarakat, sudah jelas peraturan tersebut ditetapkan dalam undang-undang pekebunan, sehingga pihak perusahaan tidak ada alasan dan wajib melaksanakannya.
“Perusahaan jangan hanya mengeruk kekayaan alam saja, namun bagaimana perusahaan juga wajib memperhatikan kesejahteraan masyarakat, karena selama ini yang sering ditemukan perusahaan hanya mementingkan keuntungan sendiri tanpa peduli dengan masyarkat yang berada di sekitarnya,” tegas Kadir, Selasa 29 Maret 2022.
Politikus yang dikenal ramah ini juga mengingatkan, Pemerintah Daerah khususnya instansi terkait, agar benar-benar menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai aperatur yang berwenang mengambil keputusan.
Sebab, selama ini sikap yang diambil oleh pemerintah sendiri terkesan lamban, hingga permasalahan tersebut kerap menjadi batu sandungan dalam menyelesaikan konflik antara masyarakat dan perusahaan.
Menurutnya pola kemitraan memang sepantasnya perusahaan menjalankan peraturan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Jika tetap tidak dilaksanakan artinya pihak perusahaan sudah jelas melanggar ketetapan pemerintah, sehingga pemerintah daerah harus mengambil sikap tegas dengan memberikan sanksi.
“Warga sebenarnya tidak terlalu menuntut banyak pada pemerintah, mereka hanya ingin mendapatkan hak mereka yang selama ini selalu diabaikan pihak perusahaan,” tuturnya.
Sikap yang diambil masyarakat dengan menuntut hak mereka merupakan tindakan yang wajar, karena tidak ada keadilan yang diberikan pada masyarakat serta tindakan tegas pada pihak perusahaan oleh Pemerintah Daerah.
Dirinya meminta pada Pemkab agar membuat perjanjian pada pihak perusahaan yang bermasalah, upaya tersebut harus dilakukan sebagai sikap keseriusan pemerintah terhadap pihak perusahaan agar tidak melanggar peraturan yang ditetapkan.
“Saya meminta pemerintah harus mengawal semua rekomendasi yang diberikan sebagai upaya mengantisipasi jika sewaktu – waktu kesepakatan dilanggar oleh pihak perusahaan, pemerintah bisa mengambil tindakan cepat,” pungkasnya, (IL-BS )
Editor: Akhiruddin
Berita Rekomendasi
