IINTIMNEWS, SAMPIT – Wakil Ketua I DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), H. Rudianur menyebutkan bahwa usulan anggaran dari masing-masing komisi yang disampaikan pada hari ini mengalami defisit.
“Setelah kita dengarkan secara bersama lewat rapat kompilasi hari ini, sudah kita dapatkan totalnya. Dan ternyata mengalami defisit sebesar Rp 125 juta lebih,” kata Rudianur, Senin 13 September 2021.
Wakil Ketua DPRD yang dibincangi saat keluar dari ruang rapat itu membeberkan, untuk Komisi I total anggaran yang sudah dibahas bersama sejumlah SOPD mitra ada penambahan sebanyak Rp 4 Milyar lebih.
Sementara itu, Ketua Komisi II Hj. Darmawati mengatakan pihaknya memiliki 8 mitra SOPD yang sampai sekarang masih 0 untuk BUMD.
“Saya membacakan 7 mitra saja, sebelum perubahan total anggaran Rp 109 milyar lebih, setelah perubahan Rp 107 milyar lebih sehingga berkurang Rp 1,5 milyar lebih,” sampai Darmawati.
Disusul Ketua Komisi III H. Sanidin juga menyampaikan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan Banmus sejak tanggal 8 hingga 10 September 2021 pihaknya sudah melaksanakan rapat bersama 11 SOPD selaku mitra. “Total anggaran sebelum perubahan Rp 1,5 Triliyun lebih, setelah perubahan Rp 648 Milyar lebih, berkurang Rp 351 milyar lebih,” papar Sanidin.
Berikut rincian anggaran perubahan, yakni dari Dinas Kesehatan bertambah Rp 17 milyar lebih. Namun demikian pada saat pembahasan ada beberapa kegiatan yang masih kurang, yakni jasa retribusi Jamkes, operasional dan tunjangan ASN Rp 10 milyar lebih, insentif tenaga kesehatan daerah Rp 7 milyar lebih serta pembayaran premi JKN.
“Kemudian RSUD dr Murjani Sampit total belanja sebelum perubahan Rp 196 milyar lebih, setelah perubahan 173 milyar lebih, berkurang Rp 23 milyar lebih. Ada kekurangan sebesar Rp 12 milyar untuk pembayaran TTP Rp 9 milyar lebih, gaji dll Rp 750 juta, insentif dokter spesialis Rp 1,6 milyar, rumah oksigen dan generator, jaringan oksigen dan generator,” beber legislator partai Gerindra ini.
Sementara Dinas P3AP2KB juga ada kekurangan, Dinas Pemuda dan Olahraga juga sebelum Rp 26 milyar lebih, setelah perubahan Rp 25 milyar lebih, berkurang Rp 1 milyar lebih. Dinas sosial sebelum perubahan Rp 7 milyar lebih, setelah perubahan Rp 6 milyar lebih, berkurang Rp 586 juta lebih.
“Mereka mengajukan kelanjutan kantor Dinsos yang pada tahun 2019 mengalami kebakaran. Namun kami usulkan agar di usulkan pada tahun 2022 saja dan perlu kami sampaikan kepada pemerintah daerah agar ini jadi prioritas,” jelasnya.
Selanjutnya Dinas Kebudayaan dan pariwisata, sebelum perubahan Rp 10 milyar lebih, setelah perubahan Rp 9 milyar lebih, berkurang Rp 795 juta lebih. Dari pengurangan tersebut kekurang untuk bayar TTP dan lainnya total Rp 500 juta lebih.
Untuk Dinas Pendidikan, sebelum perubahan Rp 498 milyar lebih, setelah perubahan Rp 472 milyar lebih. Berkuang Rp 26 milyar lebih. Banyak sekali kekurangannya yakni sebesar Rp 37 milyar lebih untuk gaji tenaga kontrak, BOSDa dan juga insetif guru TK.
BPBD sebelum perubahan Rp 9 milyar lebih, berkurang Rp 450 juta lebih. Ada beberapa yang diusulkan mengalami kekurangan yakni untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN, operasional, penanggulangan bencana banjir kurang lebih 250 juta serta pembayaran TTP.
Dinas Pemadan Kebakaran dan Penyelamatan sebanyak Rp 7 milyar lebih berkurang Rp 457 juta. Kekurangan untuk honor pertanggungjawaban, uang piket satgas Damkar, gaji dan juga TTP ASN 24 orang. Dan Kesra berkurang Rp 6 milyar lebih.
Dilanjutkan oleh laporan dari M. Kurniawan Anwar selaku Ketua Komisi IV mengatakan, ada 6 SOPD selaku mitra pihaknya. Diketahui anggaran sebelum perubahan Rp 201 milyar lebih, setelah perubahan Rp 189 milyar lebih dan berkurang Rp 11 milyar lebih.
“Untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga mengalami kekurangan Rp 197 juta untuk TTP, kegiatan sosialisasi dan pengawasan Rp 150 juta, dari total seluruhnya di Komisi IV mengalami kekurangan sebesar Rp 4 milyar lebih,” bebernya.
